Berakhirnya Drama Pelarian Djoko Candra

119

JAKARTA (Garudanews.id) – Sebelas tahun bukanlah waktu yang singkat buat pelarian seorang Djoko Candra, kasus ini sempat dilupakan oleh publik mengingat rentan waktu yang sudah lama berlalu.

Sontak publik dibuat tercengang dengan hadirnya seseorang di sebuah kelurahan di Grogol Jakarta Barat untuk melakukan pengurusan kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP).

Usut punya usut ternyata KTP
elektronik yang dibuat dalam rangka melakukan upaya hukum peninjauan kembali ke Mahkamah Agung atas kasus BLBI yang menjeratnya.

Direktur Eksekutif Progress Indonesia (PI) Idrus Mony mengapresiasi tindakan tegas yang diambil sejumlah instistusi terkait keterlibatan oknumnya untuk meloloskan buron nomor wahid di Indonesia tersebut, yang dimulai dari lurah, Jaksa hingga oknum perwira tinggi di korps bhayangkara.

Lanjut Idrus, seperti ditetapkannya sanksi disiplin perwira berpangkat jenderal oleh petinggi polri yang membantu kepengurusan Djoko Candra yang kemudian ditetapkan tersangka. Kemudian oknum kejaksaan yang diduga terlibat.

“Tentu publik memberikan apresiasi kepada serangkaian tindakan tegas. Selanjutnya, semalam kita dibuat
kaget dengan penangkapan Djoko Candra langsung dipimpin oleh Kabareskrim di Malaysia,” ujar Idrus kepada wartawan, Jumat (31/7/2020).

Menuryt Idrus, apresiasi publik mungkin menjadi alasan bahwa apa yang menjadi kecemasan publik terkait dengan keseriusan aparat kepolisian terjawab sudah.

“Kini bola panas beralih ke tangan majelis hakim untuk memutuskan atas apa yang dilakukan oleh Djoko Candra sebagai bentuk pertanggung
jawaban atas kesalahan penggunaan anggaran negara,” tegas Idrus.

Dalam kaitan kaus Djoko Candra, Idrus juga mempertanyakan apakah negara masih memiliki taji untuk menetapkan yang bersangkutan dengan sanksi tegas ataukah hanya formalitas belaka.

“Kasus Djoko Candra harus menjadi momen pemerintah untuk kembali meningkatkan kepercayaan publik di tengah runtuhnya semangat penegakan hukum di rezim yang sekarang ini,” tandas Idrus.

Oleh karenanya, lanjut Idrus, negara harus serius dalam upaya penegakan hukum mengingat pengaruh Djoko Candra sudah menular di hampir semua institusi penegak hukum.

“Jangan jangan nanti malah diperlakukan istimewa di
lembaga pemasyarakatan seperti cerita klasik para pengemplang uang negara yang lain,” tandas Idrus. (Red)

Anda mungkin juga berminat