DPR Minta Pemerintah Pastikan Jaringan Internet Mendukung Sekolah Daring

104

JAKARTA (Garudanews.id) – Anggota Komisi I DPR RI, Charles Honoris harap pemerintah memperhatikan sektor pendidikan, perekonomian dan juga kesehatan dalam masa pandemi covid-19. Dalam situasi pandemi yang hingga kini belum bisa dipastikan kapan akan berakhir, pemanfaatan teknologi menjadi cara yang paling tepat agar roda perekonomian bisa tetap berlangsung dan pendidikan terus berjalan.

“Yang utama dan paling penting adalah jaringan, bahwa pemerintah harus memastikan bahwa jaringan internet di Indonesia bisa dinikmati oleh rakyat Indonesia dari Sabang hingga Merauke. Pemerintah harus memastikan bahwa wilayah-wilayah yang jumlah penduduknya sedikit dan pengguna jaringan telekomunikasinya sedikit, mereka pun punya hak untuk bisa mendapatkan akses jaringan internet yang baik,” tegas Charles Honoris, saat menjadi narasumber webinar bertema ‘Pemanfaatan Teknologi Digital di Era Adaptasi Kebiasaan Baru,’ yang diselenggarakan Ditjen Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Kamis (30/7/2020).

Dalam sektor ekonomi, lanjut dia, transaksi online atau jual beli secara online dapat menjadi solusi yang perlu dilakukan untuk tetap menghidupkan perputaran roda ekonomi di masa adaptasi kebiasaan baru. “Sementara di sektor Pendidikan, proses belajar mengajar masih dapat dilangsungkan secara daring,” kata dia.

Sementara itu, Plt. Direktur Ekonomi Digital, Ditjen Aplikasi Informatika Kemenkominfo RI, Dr. I Nyoman Adhiarna mengatakan pemerintah mengupayakan pemanfaatan teknologi digital oleh seluruh masyarakat. Namun, hal itu masih belum cukup karena membutuhkan anggaran yang besar untuk mengatasi persoalan konektivitas jaringan yang menjadi dasar transformasi digital.

“Progres informasi digital untuk saat ini sudah banyak hal yang kita lakukan, tetapi itu belum cukup, apalagi kita di sektor ekonomi ada 63 juta UMKM dan 28 juta badan usaha itu, baru 7 persen yang berkonfirmasi, jangan-jangan di kebiasaan baru ini UMKM sudah harus mampu bertransaksi digital,” tutur dia.

“Persoalan konektivitas jaringan, tidak ada konektivitas, tidak ada jaringan, kita tidak bisa lagi bicara transformasi digital, jadi ini sekarang yang sedang dilakukan tahun depan, anggarannya sangat besar dari pemerintah untuk kami di Ditjen APTIKA, juga untuk belanja infastruktur bahwa teknologi digital saja tidak cukup,” tambah dia.

Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, Ima Mahdiah menambahkan, pemerintah bukan hanya harus memperluas akses jaringan internet ke setiap daerah, tetapi juga harus bisa menanggulangi dampak negatif dari kemajuan teknologi seperti penyebaran berita hoaks.

“Kita lihat Indonesia ini kan pemakai internet tertinggi ke 5 kalau untuk di seluruh negara, tapi disini kita lihat masih banyaknya contoh jaringan 4G tidak semua wilayah dapat masuk jaringan 4G. Peran pemerintah kalau menurut saya harus di tambahkan wilayah-wilayah yang tidak dapat mengakses internet karena bagaimanapun mengenal bisnis perekonomian serba daring, tapi disini peran pemerintah juga perlu untuk mengurangi bagaimana cara mananggulangi hoaks di era adaptasi kebiasaan baru ini,” katanya, dikutip dari merdeka.

Teknologi digital merupakan media paling berpengaruh termasuk menjadi salah satu penopang berjalannya sektor perekonomian dan pendidikan di masa pandemi ini. Penggunaan internet menjadi krusial di masa sekarang, sehingga kemampuan setiap individu masyarakat dalam pengoperasian berbagai media teknologi dituntut agar dapat menjalankan aktivitas sehari-hari. Jaringan telekomunikasi menjadi media utama beraktivitas, mulai dari mencari informasi, bekerja, belajar, hingga berjualan memerlukan pemanfaatan teknologi digital. (qq)

Anda mungkin juga berminat