Kasus Djoko Tjandra Mencerminkan  Buruknya Birokrasi di Indonesia

155

JAKARTA (Garudanews.id) – Di tengah kesibukan pemerintah mengurus pandemi  covid 19 yang belum terselesaikan, tiba-tiba publik dihebohkan dengan munculnya skandal kaburnya Djoko Tjandra yang melibatkan jenderal polisi.

Kontan saja kasus tersebut menjadi sorotan publik dan timbul polemik hukum dan administrasi pemerintahan. Tentunya peristiwa tersebut tidak hanya mencoreng kredibilitas Polri dan Pemerintahan Joko Widodo tetapi beban pemerintah semakin berat.

“Karena saat ini pemerintah sedang mendapat tekanan publik dari segenap elemen masyarakat tentang konflik ideologi terkait  RUU HIP versi DPR RI dan berubah menjadi BPIP versi pemerintah.  Tekanan publik tersebut tidak mustahil bisa menggoyang pemerintah rezim Joko Widodo periode kedua ini,” ujar direktur eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bamabang Istianto kepada wartawan, Rabu (22/7/2020).

Bambang menilai, sebenarnya jika penyelenggaraan pemerintahan mematuhi prinsip-prinsip responsive, antisipatif  dan kolaboratif perseteruan pemerintah dan rakyatnya, serta skandal macam Djoko Tjandra tidak seharusnya terjadi.  Apalagi skandal Djoko Tjandra tersebut melibatkan para petinggi penegak hukum, yang berpangkat jenderal.

“Saat ini sulit bagi pemerintah berkelit dari tudingan publik bahwa pemerintah lebih cenderung membela koruptor ketimbang mengurus pemulihan ekonomi dan optimalisasi kinerja kesehatan masyarakat dalam melawan pandemi Covid-19,” kata Bambang.

Bambang mengungkapkan, dampak serius pandemic Covid 19 telah nyata memiskinkan rakyat.  Menurut dia, berdasarkan data Bappenas pada tahun 2020 angka kemiskinan bertambah 2 juta orang. Ditambah  dengan skandal Djoko Tjandra sebagai buron koruptor kelas kakap kasus  pengalihan hak tagih hutang Bank Bali yang merugikan negara Rp940 miliar.

Dengan demikian, lanjut dia, kasus korupsi yang melibatkan orang kuat seperti Djoko Tjandra dan korupsi sejenis lainnya, cenderung semakin sulit diberantas. Apalagi saat ini  peran KPK telah dimandulkan, sehingga rakyat akan terus terjerat dalam kemiskinan.

Lebih lanjut, kata Bambang, fenomena itu membuktikan kebenaran yang di ungkap oleh  Peter Drucker yang menyatakan  tidak ada negara yang miskin kecuali manajemen pemerintahan yang buruk.

“Artinya kasus skandal Djoko Tjandra  merupakan fakta empiristik terjadinya mal administrasi atau dengan kata lain mis manajemen pemerintahan. Dengan demikian dapat dinyatakan bahwa  kemiskinan  pada suatu negara  diakibatkan oleh  salah urus  tata kelola pemerintahan,” tandasnya.

Bambang menilai, masyarakat sudah mulai miris melihat fenomena sepak terjang aparatur pemerintah yang bekerja tidak lagi berdasarkan etika pemerintahan dan hukum yang seharusnya menjadi pijakan dalam bekerja.

“Seperti  kasus pelarian Djoko Tjandra selama 11 tahun belum tertangkap dan  sempat mengurus KTP dan pengajuan Peninjauan Kembali (PK). Karena itu   kasus tersebut telah menggerus  kewibawaan pemerintah  yakni telah terbeli dengan murah oleh orang seperti Djoko Tjandra,” kata wakil ketua Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara ini.

Bambang menilai perlakuan istimewa terhadap Djoko Tjandra oleh pejabat penegak hukum menjadi preseden buruk bagi pemerintah  yang  saat ini berupaya mengembalikan  kepercayaan publik yang terus tergerus oleh persoalan prahara ekonomi dan politik.

Dalam sistem administrasi pemerintahan  yang selama ini berjalan fungsi koordinasi, integrasi, simplifikasi dan sinkronisasi (KISS) menjadi fatsun yang dikedepankan dalam penyelenggaraan pemerintahan.

Namun skandal Joko Tjandra, kata Bambang, bisa dipastikan fungsi KISS  telah diabaikan  dalam  penegakan hukum  tersebut. Terkait  buronan  Joko Tjandra ketika bisa   masuk ke Indonesia sempat mengurus KTP dan PK tapi aparat kurang cepat bertindak menangkapnya.

Sehingga publik menilai para aparat penegak hukum tidak hanya sengaja atau lalai tetapi  integritas  terhadap pemerintah dan negara telah  runtuh. Bahkan secara ekstrim dikatakan tergadaikan dengan harga murah tersebut.

Selain itu kata dia, tindakan tersebut sebagai  bentuk pelanggaran berat  terhadap sumpah dan janji  jabatan. Ulah Joko Tjandra yang dinilai sangat “sakti” dan bahkan popular disebut  telah di gelari  karpet merah oleh penegak hukum merupakan peristiwa yang memalukan.

Dikatakannya, bahwa Indonesia sebagai negara hukum telah tercabik cabik. Seperti diketahui  untuk mendapatkan perlakuan istimewa tersebut melibatkan berbagai instansi yaitu: Polri, Kejaksaan, Kementrian Kumham, Kemendagri dan instansi lain terkait.

Dengan perlakuan istimewa terhadap seorang buronan tersebut  menimbulkan kehebohan dan  reaksi publik yang luar biasa. Seperti dijelaskan diatas respon publik negatif yakni  bahwa  penegakan hukum di Indonesia berada pada titik yang paling nadir  kerusakannya.

“Karena itu Instansi Polri dengan cepat melakukan tindakan  mencopot tiga jendral dari jabatannya. Seharusnya  instansi lainnya akan melakukan hal yang sama seperti  instansi Polri yaitu memberikan sangsi indisipliner terhadap pejabat yang terkait kasus lolosnya  buronan Joko Tjandra,” ujar Bambang

Lanjut dia, dibalik lolosnya buronan Djoko Tjandra  seolah  birokrasi pemerintahan secara umum berjalan sesuai iramanya yaitu  pola dan mekanisme rigid, menunjukan ke hati hatian, teliti dan cermat, berdasarkan legalitas yang kuat.

Demikian pula  keluar-masuknya Djoko Tjandra ke dan dari Indonesia sepertinya  melalui proses birokrasi yang dilandasi oleh peraturan yang berlaku.  Sehingga seakan selama perjalanan keluar-masuk ke-Indonesia  bisa  mengurus KTP dan PK di Peradilan berjalan dengan lancar.  Padahal  dibalik lolosnya  buronan Djoko Tjandra  seperti yang   telah terbongkar di media dikategorikan sebagai praktek mal administrasi pemerintah.

Dengan kata lain, Bambang menilai bahwa telah terjadi abuse of power yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Karena itu kejadian skandal Djoko Tjandra sangat merugikan dan memalukan pemerintah Indonesia dimata rakyatnya dan juga di dunia internasional.

“Karena  itu sebagai pemikiran anti tesis jika Djoko Tjandra  dianggap tajir oleh pemerintah  supaya ada timbal balik dijadikan investor utama  dalam pembangunan ekonomi di Indonesia dari pada invest di negeri orang,” ucap Bambang. (Mam)

Anda mungkin juga berminat