Kebijakan POP Yang A Historis Diminta Dihentikan

113

JAKARTA (Garudanews.id) – Program Organisasi Penggerak (POP) di bidang pendidikan dinilai sebagai bentuk kebijakan teknokratik dan birokratik yang melukai hati rakyat. Di mana pada gilirannya menuai  kecaman dan diminta dihentikan.

Direktur eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto mengungkapkan, meski Menteri Pendidikan dan Kebudayaan telah mengklarifikasi dan minta maaf kepada masyarakat namun kebijakan tersebut terlanjur memicu kegaduhan di tengah publik.

“Kebijakan tersebut dinilai tidak saja dari segi konten bersifat diskriminatif, tapi juga tidak transparan dan a historis,” ujar Bambang dalam keterangan tertulisnya yang diterima garudanews.id  Kamis (30/7/2020).

Karena itu, lanjut Bambang, jangan disalahkan jika reaksi publik sangat keras kepada Kemendikbud yang mengeluarkan kebijakan  kurang dikomunikasikan dengan masyarakat secara cerdas. Demikian pula keheranan publik mencuat ketika POP lebih dipercayakan kepada yayasan Tanoto Foudation dan Putera  Sampurna.

Bambang menilai, berbagai kalangan ahli pendidikan secara reflektif menduga arah pendidikan akan diarahkan pada kiblat Amerika sentris yang sekuralistik dan materialisti. Masyarakat Indonesia selama ini  mencemaskan dunia pendidikan yang cenderung memperkuat otak atau orientasi hanya menggenjot intelektualitas tapi menihilkan moralitas dan etika anak didik.

“Kisruhnya POP mencerminkan pemerintah terkesan  melupakan jasa organisasi masyarakat sebesar  NU dan Muhamadiyah serta  PGRI yang selama ini diberi atau tidak alokasi anggaran tetap konsisten menyelenggarakan pendidikan,” tandas wakil ketua Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara ini.

Bambang menungkapkan, dua organisasi Islam terbesar di Indonesia tersebut dengan ciri dan karakterisitik kurikulumnya terus berupaya up date  telah  meletakan dasar moralitas  anak bangsa. Disamping itu  “gagasan merdeka belajar” sebagai bagian dari kebijakan POP yang belum jelas ujung berungnya dipersepsikan   menambah beban baru masyarakat dan para orang tua seperti gagasan pendahulunya  yaitu  “kelinci percobaan”  kurikulum.

Bambang menjelaskan, pada prinsipnya keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan penddikan merupakan keniscayaan dalam upaya mencerdasakan kehidupan bangsa,  mustahil hanya dikerjakan oleh pemerintah saja.

Karena itu menafikan keterlibatan ormas-ormas dalam penyelenggaraan pendidikan dikarenakan persoalan teknis dan birokrasi dalam pola seleksinya, menunjukkan kurangnya sensitifitas para pembuat kebijakan di jajaran kemendikbud.

“Dengan demikian perlu diciptakan suasana kondusif dan harmonis dengan para steak holder penyelenggara pendidikan dengan melakukan evaluasi ulang dari awal kebijakan POP secara good governance,” ucap Bambang. (Mam)

 

Anda mungkin juga berminat