Penggunaan Anggaran Penanganan Covid-19 di Preingsewu Terus Disorot

135

PRINGSEWU (Garudanews.id) – Pengurus Dewan Pimpinan Cabang Posko Perjuangan Rakyat (POSPERA) menyoroti kinerja tim Pemerintah Kabupaten Pringsewu yang dinilai tidak transparan dalam pengelolaan dana Covid-19.

“Mengingat anggaran untuk Penanganan Covid-19 cukup besar, sehingga perlu ada keterbukaan atau transparansi terkait penggunaan anggaran Covid-19,” kata Ketua DPC POSPERA Pringsewu Bennur DM, saat di hubungi Garudanews.id, Jum’at (10/07/2020)

Bennur mengatakan anggaran penangan pendemi Covid-19 Kabupaten Pringsewu paling besar dibanding Kabupaten lain yang ada di Provinsi Lampung, yakni Rp112 miliar.

Dengan rincian anggaran global hasil total recofucusing Rp 74 miliar dipergunakan untuk penanganan kesehatan sebesar Rp48 milyar, penangan dampak ekonomi Rp 25 miliar dan penangan layanan tanggap darurat, penyediaan kebutuhan logistik, pengadaan sarana dan prasarana evakuasi korban Rp 228 juta

Lanjut Bennur, adapun total anggaran untuk belanja tidak terduga Rp 38 miliar. Dengan rincian untuk penangan kesehatan Rp25 miliar, penanganan dampak ekonomi Rp 8 miliar dan penyedian sosial safetynet/ jaringan pengaman sosial Rp 4,8 miliar.

Dengan penggunaan anggaran sebesar itu kami berharap Pemerintah Pringsewu transparan dalam pengelolaan dan perencanaan sebagaimana peraturan perundangan. Sehingga publik tidak bertanya-tanya tentang besarnya alokasi dan kegunaan anggaran pecegahan dan Penanganan Covid-19.

“Pemerintah Pringsewu harus segera mengumumkan besaran alokasi untuk apa saja digunakan, jangan sampai publik menduga-duga dan berprasangka negatif,” tandasnya.

Pihaknya berharap, selain masyarakat ia juga meminta pada pihak-pihak yang berkompenten turut mengawasi dana pandemi Covid-19 yang ada di Kabupaten Pringsewu

“Saya, atas nama DPC POSPERA bersama pengurus kecamatan mewakili masyarakat Kabupaten Pringsewu meminta kepada Aparat Penegak Hukum, Kepolisian, Kejaksaan serta Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) turut serta mengawasai anggaran dana pendemi Covid-19 yang ada di Kabupaten Pringsewu,” pinta Bennur.

Diwartakan sebelumnya pada Hari senin (6/7/2020) hampir 2 jam rapat tertutup berlangsung antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Pringsewu, bersama Tim Gugus Tugas (Gustas) penanganan Covid-19 kabupaten setempat,

Namun demikian, nampaknya rapat yang dimulai sejak pukul.10.40 Wib dan berakhir pada pukul. 12.30 wib siang itu tak sesuai dengan hasil yang diharapan

Menurut pimpinan sidang Banggar yang juga Ketua DPRD Pringsewu Suherman, Tim Gustas dinilai tidak siap membahas soal anggaran Covid-19,

Poin yang ditanyakan pada Tim Gustas terkait realisasi Dana Covid-19 dengan total Anggaran 112 miliar. Namun pihak gugus tugas tak dapat memaparkan

“Akan tetapi, tadi di dalam, Tim Gugus Tugas tidak memberikan data penggunaan anggaran secara terperinci. Hanya data global saja, ya kami tolak,” kata Suherman.

Suherman mengatakan, DPRD mempunyai kewajiban sebagai fungsi kontrol dan perwakilan dari masyarakat melakukan hearing di dinas-dinas sesuai dengan tugas dan fungsi komisi masing-masing.

“Diakhir hearing ini saya berharap supaya tim Gustas bisa menyampaikan apa-apa yang sudah di realisasi, baik itu dalam segi bansos dan lainnya yang berkaitan dengan Covid-19,” paparnya.

Untuk diketahui, anggaran global hasil total recofocusing sebesar 74 milyar, dan Total BTT (belanja tidak terduga) 38 milyar, sehingga total keseluruhan anggaran penanganan Covid-19 di Kabupaten Pringsewu sebesar 112 miliar.

“Dan ini yang baru Terealisasi sebesar 28 milyar, artinya Penyerapan Anggaran Dana Covid-19 baru 25 persen,” ucap Suherman.

Ia juga melanjutkan soal rapat digelar tertutup, hal itu sengaja dilakukan agar pihak luar tidak mengetahui apa yang terjadi selama rapat berlangsung

“Artinya kami mau ngomong kasar, mau ngomong keras ya disitu,” kata dia. (Tim/Dod)

Anda mungkin juga berminat