Pancasila Sudah Final, RUU HIP Tidak Bisa Dipaksakan

115

JAKARTA (Garudanews.id) – Pembahasan Rancangan Undang-undang Haluan Ideologi Pancasila (RUU HIP) masih menjadi pro dan kontra. Pengamat Komunikasi Politik Emrus Sihombing menilai, pembahasan RUU HIP ini perlu didiskusikan kembali lebih matang.

“Kalau memang ada sesuatu yang perlu diperbaiki mari kita diskusikan dan wacanakan. Jadi tidak sertamerta kita paksakan untuk dibahas atau dipaksakan untuk ditarik,” ujarnya saat dihubungi garudanews.id, Sabtu (11/7/2020).

Menurut Ermus, dalam proses dinamika politik yang demokratis, perbedaan itu hal yang wajar. Namun menurutnya dalam konteks wacana, RUU HIP ini tidak bisa dipaksakan maupun ditarik kembali. Tetepi dalam konteks keputusan harus hitam putih.

“Pembahasan RUU HIP baru sebatas wacana, mari kita perbincangkan,” kata Ermus.

Ia mencontohkan, saat sidang BPUPKI terdapat perbedaan pandangan, tetapi mereka selesaikan secara dewasa melalui kompromi-kompromi dan berdiskusi.

“Jadi kematangan berdialektika diruang publik menurut pandangan saya, kita harus lebih maju kedepan daripada Indonesia baru merdeka,” ujarnya.

Emrus menuturkan, Indonesia merupakan negara demokrasi terbaik diurutan ketiga setelah Amerika dan India.

“Ketika RUU HIP tersebut dipaksakan, berarti Indonesia bukan lagi diurutan ketiga sebagai negara demokrasi,” tegasnya.

Emrus mengatakan, dirinya tidak setuju ketika RUU HIP dipaksakan atau ditarik. Menurutnya, ada pasal-pasal RUU HIP ini yang perlu diperbaiki maupun disempurnakan.

Misalnya, penggunaan kata dari ‘Haluan’. Ia menilai, kata Haluan tidak pantas. Karena, Pancasila merupakan dasar negara dalam tatanan berbangsa.

Dari oandangan Ermus, kata Haluan sebaiknya ditiadakan dan perlu didiskusikan bersama. Tetapi kata Haluan bisa dirubah atau diwacanakan dengan Pembinaan Ideologi Pancasila. Karena penggunaan diksi Pembinaan lebih pas dari Haluan.

“Ini yang saya katakan, RUU HIP harus didiskusikan tidak perlu dipaksakan atau ditsrik,” kata Ermus

Selain itu, soal Ekasila dan Trisila yang diwacanakan oleh kelompok tertetu, Emrus berpandangan agar orang yang memasukan diksi tersbut harus diminta penjelasannya agar publik mendengar langsung apa alasannya.

“Apa latarbelakang dimasukannya diksi itu. Namun demikian kita tidak boleh membenci satu dengan yang lain. Sebab kita sudah sepakat dengan Pancasila,” ujar Emrus.

Kendati demikian Emrus berpandangan bahwa memasukian kalimat Eka Sila maupun Tri Sila dalam RUU HIP sangat tidak produktif.

“Untuk itu, saya berpandangan, mari kita diskusikan karena di RUU Pembinaan Idiologi Pancasila boleh jadi ada pasal-pasal tertentu yang boleh kita adopsi. Karena tidak semua pasal-pasal itu tidak baik. Jangan-jangan ada pasal-pasal yang penting untuk bangsa dan negara dalam konteks pembinaan idiologi Pancasila,” tandasnya. (Mam)

 

Anda mungkin juga berminat