Presiden Jokowi Marah: Introspeksilah

1.212

Oleh: Agus Wahid

Buruk muka, cermin dibelah. Sebuah pepatah lama yang cukup relevan untuk melukiskan sikap marah Presiden Joko Widodo (Jokowi) terhadap para menterinya pada Sidang Kabinet 18 Juni lalu dan baru diunggah ke publik sepuluh hari kemudian. Sebuah renungan, mengapa harus marah?

Dalam prinsip militer, “Jika anak buah bertindak salah, maka yang salah komandannya. Kesalahan anak buah pertanda ada sistem komando yang salah, terkait pembinaan atau lainnya. Karenanya, tidak tepat menyalahkan anak buah. Itulah sportivitas sang komandan atau sang pemimpin. Dan itulah rasa tanggung jawab komandan atau pemimpin. Harus berjiwa besar”.

Prinsip militer tersebut cukup relevan untuk mereview kemarahan Jokowi terhadap para menterinya beberapa hari lalu. Memang, secara faktual, banyak kondisi di tanah air ini yang jauh dari keinginan dan cita-cita publik. Dan itu membuat citra pemerintahannya jatuh tersungkur. Ada nuansa krisis kepercayaan publik terhadap ligitimasi yang semakin besar terhadap pemerintahan ini.

Bukan tak mungkin, akumulasi krisis itu merambah ke arena yang membahayakan kebertahanan kekuasaannya. Karenanya di mata RI-1 ini  memarahi para anggota kabinetnya menjadi kata kunci untuk menyelamatkan diri dari ketidak-kapabelannya. Bisa dipahami. Bagi sebagian publik, sikap marahnya Jokowi merupakan sikap cuci-tangan atas bergunung persoalan domestik yang tak bisa teratasi secara maksimal.

Terkait hal itu, setidaknya ada tiga sektor yang menggambarkan sesuatu yang problematik. Pertama, penanganan corona virus (covid-19). Fakta bicara, Indonesia temasuk negara gagal dalam menangani wabah covid-19. Dari 98 negara yang terpapar covid-19, negeri ini ranking kedua dari bawah. Yang perlu kita telusuri bukan kegagalan itu sendiri, tapi faktor determinan yang lebih mendasarinya. Bisa disebut causa primanya.

Fakta bicara, sekitar awal Januari hingga Maret, covid-19 sudah merebak di Kota Wuhan (Provinsi Hubei – China) dengan jumlah korban 68.135 orang (terpapar positif covid-19) dengan angka kematian 4.512 orang. Dan yang merisaukan adalah, covid-19 menyebar dengan cepat ke sejumlah negara. Pandemik ini tak kenal radius jauh-pendeknya dari episentrum wabah.

Apa yang dilakukan Presiden Jokowi selaku pemegang kekuasaan tertinggi saat menatap pandemi covid-19? Seperti yang kita ketahui bersama, Jokowi menganggap sepi. Dengan sejumlah alasan irasional-subyektif, covid-19 dinilai tak akan sampai ke negeri ini. Jika sampai dengan argumen tempartur negeri ini terkategori cukup panas maka covid-19 tak akan bisa bertahan lama hidupnya. Berarti, tak ada potensi untuk menyebar dan menjangkit bangsa ini.

Kita mencatat, karena sikapnya seperti itulah, maka terjadi “suara simponi” yang relatif sama dari para anggota kabinetnya. Seperti publik saksikan, Menteri Kesehatan justru menantang hasil riset Universitas Harvard tentang adanya covid-19 di Tanah Air ini.

Dengan nada yang relatif sama, juga muncul sikap reaksi ketidakpercayaan dari Menteri Koordinator Politik, Hukum dan Keamanan, Koordinator Maritim dan Investasi, Ketua Badan Penanaman Modal Asing dan Dalam Negeri, Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Semuanya menilai kecil ancaman covid-19. Hanya ikut-ikutan tanpa pendirian? Maybe yes.

Yang sangat menyedihkan adalah, Gubernur DKI Jakarta yang demikian progresif dalam menyikapi dan mencegah pandemi covid-19 bukan hanya dilecehkan oleh para peniup simponi itu, bahkan oleh para kroninya,  tapi justru dijegal sejumlah kebijakannya. Bahkan atas nama otoritas kewenangan Pemerintah Pusat “mengancam” kepada Pemerintah Daerah yang mengambil prakarsa untuk mengatasi pademik covid-19. Alamatnya jelas: ke Pemrpov. DKI Jakarta.

Memang di satu sisi Pemerintah Pusat punya tugas: mencegah rakyat panik. Namun demikian, menyembunyikan data faktual adalah kebohongan publik yang jauh lebih berbahaya. Namun, sebagai sisi lain, penyembunyian data faktual menimbulkan tanda tanya besar.

Di mata para analis lebih melihat sikap Pemerintah Pusat sebagai ekspresi rivalitas politik, minimal ketidaksukaan menyaksikan gerakan produktif Gubernur DKI Jakarta. Anies Baswedan karena agresivitas penanganan covid-19 mendapat apresiasi yang demikian dahsyat dari berbagai elemen masyarakat, termasuk dari beberapa komponen pemimpin dunia.

Setidaknya, Anies dilihat demikian serius dalam menghadapi covid-19. Sangat responsif dan lebih mengedepankan persoalan kemanusian. Apresiasi itu hanyalah imbas positif atau side effect, bukan target mencari populeritas.

Sementara itu, para rivalis politik tampak tidak suka dengan realitas apresiasi itu. Inilah problem egoistik yang mengakibatkan dampak destruktif dalam menangani pandemi covid-19. Akibatnya, kebijakan Pusat tidak responsif, minimal begitu lamban.

Fakta bicara, akhirnya Pemerintah Pusat mengambil tindakan setelah ada bukti keterpaparan covid-19. Melalui siaran terbuka, pada 2 Maret, diakui adanya covid-19 yang menerpa dua orang positif virus itu, dari Depok dan Indramayu. Tapi, pengakuan itu pun tidak serta-merta diambil tindakan progresif, terutama dalam kaitan pencegahannya. Baru pada 10 April,  akhirnyaPemerintah Pusat menentukan sikap Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).

Yang perlu kita catat, rentang waktu dari sekitar pertengahan Januari hingga 10 April, telah terpapar positif covid-19 sebanyak 3.512 kasus. Sebanyak 306 orang meninggal. Dan waktu-waktu selanjutnya kian menaik jumlah korbannya. Setidaknya, sampai 10 Juni lalu mencapai 34.317 terpapar covid-19 dengan yang meninggal sebanyak 1.959 orang (5,71%), sedangkan yang sembuh mencapai 12.120 (35,3%).

Satu hal yang perlu dicatat dengan serius, realitas jumlah korban covid-19 merupakan implikasi integral dari keterlambatan menanganinya. Jika ditarik ke ranah konstitusi, jumlah korban yang bergelimpangan itu merupakan kelalaian negara, yang dalam konteks Indonesia Presiden. Harusnya perlu diminta pertanggungjawabannya secara konstitusi (Pasal 28D Ayat 1 UUD 1945) yang eksplisit menegaskan, “setiap warga negara dijamin keselamatan hidupnya”.

Pernahkah kita setidaknya para anggota dan pimpinan DPR dan MPR mengkaitkan konstitusi itu atas kelalaiannya? No. Yang dilakukan justru spirit menyetujui Perppu No. 1 Tahun 2020 yang kini menjadi UU No. 2 Tahun 2020, yang menggelontorkan dana Rp 405,1 triliun untuk atasi krisis sosial-ekonomi akibat terpaan covid-19.

Akhirnya kita perlu pertegas kembali, salah memahami persoalan pandemi covid-19 dan berbuntut pada sikap kelalaian setidaknya keterlambatan menangani wabah mematikan itu menjadi pangkal kegagalan. Dalam kaitan ini harusnya Presiden Jokowi tak selayaknya menyalahkan anggota kabinetnya, terutama Menteri Kesehatan.

Dalam kultur Jawa, sangat kental dengan sikap ewuh-pekewuh. Karenanya, Menteri Kesehatan tidak berani berbeda dengan junjungannya, meski kemungkinan tahu persis tentang karakter pandemi covid-19. Inilah corak kultur yang harus dikoreksi.

Kedua, problem pembangunan dan ekonomi. Kita tahu, pembangunan infrastruktur yang ambisus dari periode 2014 hingga Februari tahun ini menjadi faktor determinan lonjakan utang luar negeri (ULN). Totalnya mencapai Rp 6.376 triliun, terdiri dari ULN sektor publik (pemerintah dan bank sentral) sebesar AS$ 203,3 miliar dan sektor swasta (termasuk BUMN) sebesar AS$ 204,2 miliar.

Secara konsepsional memang peran infrastuktur jalan (tol) diharapkan menjadi kunci strategis konektivitas. Mampu membangkitkan ekonomi dari berbagai sentra. Tapi, faktanya justru menjadi sebaliknya inefisensi. Tidak sesuai harapan income dibanding biaya yang telah dikeluarkan. Lebih dari itu, krisis ULN karena dominasi bilateral justru menjadi ancaman serius jika tak sanggup membayarnya. China Money Trap (CMT) sudah melanda di sejumlah negara debitur seperti Zimbabwe, Angola, Afrika Selatan bahkan Vietnam.

Yang menyedihkan lagi, sebagai ketundukan terhadap prsyarat ULN utang bolateral ke China, RI harus menerima tenaga kerja asing (TKA China). Hal ini harus kita catat di satu sisi ada kecumburan sosial di tengah angka pengangguran yang kini mencapai 33,3 juta orang. Rakyat Indonesia ini semakin jengkel sejalan dengan status covid-19 masih bertengger, justru TKA asal pandemi itu diberi keleluasaan secara hukum dan politik bagi mereka yang masuk ke Tanah Air.

Kondisi ini tidak menutup kemungkinan terjadinya relasi pengaruh terhadap existing covid-19 di Tanah Air ini, minimal di sejumlah daerah yang menjadi lahan proyek penambangan dan atau kegiatan ekonomi lainnya. Dalam kaitan ini, Menteri Ketenagakerajaan tak berdaya hadapi instruksi Pusat. Bahkan kepala daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan Pusat pun akhirnya  harus menyerah, meski awalnya menolak kahadiran sejumlah TKA China.

Mencermati, problem pembangunan, ekonomi, ketenagakerjaan, bahkan sosial jelaslah tak lepas dari sikap kebijakan yang digariskan Presiden. Jika awal pengangkatannya dinilai sebagai putera-puteri terbaik sehingga dipilih menjadi menterinya, namun kini mereka harus dicampakkan dinilai tidak kapabel.

Benarkah mereka tidak mampu menjalankan tugas? Cukup diragukan penilaianya. Justru yang harus dinilai dengan jernih adalah how do you work as the president? Jawabannya introspeksilah. Sebuah sikap yang dapat kita telaah dari prinsip militer itu. Bukan the boss can do no wrong or never wrong.

Penulis: Direktur Program dan Analis Institut Kebijakan Publik Katulistiwa (IKPK)

 

 

Anda mungkin juga berminat