Sebelum Diterapkan, AKP21 Nilai Omnibus Law Perpajakan Harus Disosialisasikan

124

JAKARTA (Garudanews.id) – Ketua Umum Asosiasi Konsultan Pajak Publik Indonesia (AKP21), menilai Omnibus Law Perpajakan perlu dilakukan sosialisasi sebelum diterapkan.

Saat ini pemerintah sedang menyiapkan penyederhanaan drastis berbagai regulasi melalui sebuah undang-undang yang mengatur suatu hal besar atau omnibus law. Diantara omnibus law yang sedang disiapkan adalah menyangkut regulasi perpajakan.

Ketua Umum AKP2I, Suherman Saleh mengapresiasi omnibus law perpajakan sebagai upaya pemerintah untuk penguatan perekonomian Indonesia. Namun  sebelum itu dibahas dan diberlakukan, dia menilai perlu sosialisasi yang memadai.

“Perubahan tersebut perlu dipahami oleh para stakeholder. Khususnya wajib pajak pelaku usaha,” kata Suherman Saleh   dalam menyikapi soal Omnibus Law Perpajakan yang sedang dibahas di Dewan.

Menurutnya, hal tersebut dimaksudkan untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat wajib pajak soal omnibus law perpajakan ini.

Suherman Saleh menjelaskan, perubahan atau penyesuaian beberapa ketentuan RUU omnibus law perpajakan akan mengubah secara signifikan sejumlah regulasi pajak, seperti tarif pajak, sistem perpajakan, pengkreditan pajak masukan, sanksi, fasilitas perpajakan dan banyak ketentuan lainnya.

Berbagai regulasi itu terhimpun dalam 7 UU terkait perpajakan,  yakni UU PPh, UU PPN, UU KUP, UU Kepabeanan, UU Cukai, UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dan UU Pemerintah Daerah.

Omnibus Law tidak menghilangkan ketentuan-ketentuan pada tujuh UU tersebut sepanjang ketentuan tersebut tidak bertentangan dengan omnibus law perpajakan.

“Oleh karena itu AKP2I secara aktif berperan untuk meningkatkan pemahaman terhadap konsep RUU omnibus law perpajakan yang diinisiasi oleh pemerintah,” ujar Suherman Saleh.

Selain itu, omnibus law perpajakan diharapkan bisa menjadi dasar hukum bagi tiga hal lainnya, yaitu pertama menjadi landasan aturan yang memadai untuk menciptakan kesetaraan perlakuan (level playing of field) antara pelaku usaha dalam negeri dan luar negeri atas transaksi konvensional maupun e-commerce barang dan jasa.

Kedua mengatasi kebijakan pajak daerah yang tidak sejalan dengan kebijakan fiskal nasional sehingga cenderung menghambat kemudahan berusaha dan berinvestasi, dan ketiga mendorong kepatuhan sukarela wajib pajak. (red)

Anda mungkin juga berminat