Soal Pilwabub, Ketua DPRD Tidak Bisa Membatalkan Secara Sepihak

111

BEKASI (Garudanews.id) – Ketua DPRD Kabupaten Bekasi, Aria Dwi Nugraha harus mengikuti hasil keputusan atau kesepatan rapat fasilitasi pengisian jabatan Wakil Bupati (Wabup) Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022 di Kemendagri, Rabu (22/7/2020) lalu.

Hal tersebut disampaikan Pengamat Politik Bekasi, Adi Susila. Menurutnya, DPRD ini sebagai bagian unsur daerah, berarti di bawah Kemendagri, berbeda dengan DPR RI. Sehingga, apabila Kemendagri sudah memutuskan bahwa Pemilihan Wakil Bupati (Pilwabup) diulang, dan harus dilaksanakan.

“Kalau Kemendagri sudah memutuskan itu, ia harus tunduk. Misalkan tidak dijalankan, berarti melanggar hukum,” kata Adi kepada awak media, Rabu (28/7/2020).

Pria yang juga Dosen Kebijakan Publik di Universitas Islam 45 Bekasi ini beranggapan, dalam persoalan ini, Ketua DPRD tidak bisa membatalkan secara sepihak, mengenai hasil kesepatan pada rapat yang dilakukan sebelumnya. Lanjut Adi, kalau memang ada poin dalam kesepakatan yang tidak disetujui, harus ada rapat atau pertemuan kembali.

“Jadi, beliau (Ketua DPRD,Red) harus mengajak rapat kembali semua pihak yang ikut tanda tangan, tidak bisa memutuskan sendiri,” tuturnya.

Seharusnya, lanjut Adi, sebelum menghadiri rapat tersebut, Ketua DPRD melakukan pembahasan terlebih dulu. Minimal dengan pimpinan DPRD lain. Biasanya, kata Adi, rapat resmi seperti itu, draft pembahasan untuk rapat pasti dikirim terlebih dahulu.

“Kalau normatifnya harus begitu, karena undangan resmi. Biasanya itu pimpinan dewan dan fraksi-fraksi diberitahu. Logika saya, pimpinan dewan harusnya rapat membahas agenda dalam rapat tersebut,” ungkapnya.

Kemendagri melalui Direktorat Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah angkat bicara mengenai surat bantahan dari Ketua DPRD Kabupaten Bekasi terkait Berita Acara (BA) rapat fasilitasi pengisian jabatan Wabup Bekasi sisa masa jabatan 2017-2022.

Menurut Direktur Fasilitasi Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kemendagri, Budi Santoso, sebelum surat kesepatan tersebut ditanda tangani, seharusnya dibaca terlebih dahulu.

“Sebelum surat itu ditandatangani, seharusnya dibaca terlebih dahulu. Dia (Ketua DPRD) itu bisa baca dan tidak buta huruf kan? Apalagi hasil rapat itu sesuai kesepakatan yang hadir,” ujar Budi. (Sygy)

Anda mungkin juga berminat