Terbentur Aturan UU, Ahok Tidak Bisa Jadi Menteri

131

JAKARTA (Garudanews.Id) – Dalam beberapa hari belakangan ini santer diberitakan bahwa nama mantan gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok bakal masuk dalam jajaran Kabinet Indonesia Maju (KIM).

Wacana itu muncul, menyusul dengan pernyataan Presiden Joko Widodo  dalam sidang kabinet yang meluapkan kemarahannya dan akan mereshuffle menterinya yang dinilai lamban dalam bekerja di tengah pandemi Covid-19 ini.

Padahal, dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara salah satunya mengatur persyaratan seorang menjadi menteri, di antaranya tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.

Menanggapi beredarnya isu mantan napi penista agama yang digadang-gadang bakal masuk dalam jajaran Kabinet Jokowi-Maruf Amin, Pakar Hukum Tata Negara, Refly Harun dengan gamblang menyatakan, Ahok tidak bisa menjadi menteri.

Mantan Komisaris Utama Jasamarga ini mengungkapkan, alasan kenapa Ahok yang kini menjadi Komisaris Utama PT Pertamina tidak bisa masuk  kabinet bila Jokowi melakukan reshuffle terhadap Kabinet Indonesia Maju.

Refly berpendapat, Ahok pernah dihukum penjara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara atau lebih. Meskipun, Ahok saat itu divonis 2 tahun penjara karena terbukti melakukan perbuatan penodaan agama yang diatur Pasal 156a Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Menurutnya, Ahok terbentur dengan aturan Pasal 22 huruf f Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, yang berbunyi tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih.

“Saya mengatakan berdasarkan interpretasi terhadap Pasal 156a dikaitkan dengan Pasal 22 huruf f UU 39/2008, maka Ahok dipastikan tidak bisa menjadi menteri,” kata Refly sebagaimana dilansir dari akun youtube pribadinya berjudul ‘Ahok Jadi Menteri?.

Refly menjelaskan syarat menjadi menteri dalam UU 39/2008 tegas disebutkan, bahwa tidak pernah divonis melakukan tindak pidana dengan ancaman hukuman 5 tahun atau lebih dan vonisnya sudah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Kita tahu Ahok sudah divonis dengan ancaman pidana maksimal 5 tahun, artinya 5 tahun ke atas, dapat angka 5 tahun tersebut dan kasusnya bukan saja inkracht, tapi Ahok sendiri sudah bebas,” ujarnya.

Menurut dia, sepanjang tidak ada perubahan hukum UU 39/2008. Maka, sampai kapan pun Ahok tidak bisa menjadi menteri. Sebab, itu aspek hukum yang pasti. Tapi dari aspek politik, Refly tidak mau membahas karena memang tidak ada gunanya juga. “Karena, hukum tidak menyediakan room atau sudah menutup ruang bagi seseorang untuk menjabat jabatan tertentu,” jelas Refly.

Ia memahami pasti timbul pertanyaan apakah hal ini adil bagi Ahok, karena Ahok telah menjalani masa hukuman. Nah, adil atau tidak itu menurut Refly sangat relatif. Menurutnya, pasal ini tidak hanya berlaku bagi Ahok saja tapi untuk semua orang. Misal berlaku bagi M Nazaruddin, Setya Novanto serta siapa pun para koruptor yang pernah dihukum dan sekarang sudah bebas.

“Dia tidak bisa lagi diangkat menjadi menteri, karena syarat menjadi menteri tidak pernah dihukum dengan berkekuatan hukum tetap yang diancam dengan ancaman hukuman 5 tahun lebih. Jadi yang dipentingkan ancaman hukumannya, bukan berapa jumlah vonisnya. Vonis 2 tahun, tapi ancaman 5 tahun,” tandas Refly. (Red)

 

Anda mungkin juga berminat