Wakil Ketua DPRD DKI Desak PPDB Sistem Zonasi agar Diulang

110

JAKARTA (Garudanews.id) –  Wakil Ketua DPRD DKI, Zita Anjani, meminta  Dinas Pendidikan (Disdik) DKI Jakarta merealisasikan solusi finansial maupun administrasi bagi murid yang tertolak masuk sekolah negeri gara-gara PPDB DKI 2020. Janji itu akan ditagih menyusul adanya tuntutan dari orang tua murid agar Pemprov DKI menyekolahkan anak-anak yang gagal dalam PPDB.

“Beberapa pekan lalu kami Komisi E sudah rapat dengan Dinas Pendidikan, mereka berjanji memberikan solusi finansial maupun administrasi siswa/siswi tidak mampu dan tertolak masuk negeri terpaksa masuk ke swasta. Ini akan kami tagih seusai PSBB selesai dalam rapat komisi,” ujar Zita kepada para wali murid di ruang Fraksi PAN DPRD DKI,  Senin (6/7/2020).

Selain itu jelas Zita, pihaknya juga akan mendesak Pemprov DKI mengulang penerimaan dengan sistem zonasi tanpa melalui aturan usia.

“Kami juga berharap Pemprov melakukan penerimaan ulang sistem zonasi. Saya minta kalau bisa tidak usah dibatalkan PPDB ini, tapi zonasinya aja diulang. Saya kira hal itu tidak terlalu sulit,” tegas Zita.

Untuk diketahui, puluhan orang tua siswa bersama siswa yang tidak lolos dalam PPDB 2020 mengadu ke Fraksi PAN. Mereka berharap kalangan dewan dapat membantupersoalan mereka untuk dapat bersekolah.

Salah seorang wali murid, Lusiana 54 tahun mengaku tertekan dengan adanya aturan usia dalam PPDB tahun ini.

“Anak kembar saya dua-duanya tidak lolos sekolah negeri karena usianya dianggap belum memenuhi persyaratan. Padahal di sekolahnya mereka cukup berprestasi, nilainya diatas rata-rata,” kata Lusiana.  (Ian)

Anda mungkin juga berminat