15 Tahun Masyarakat Aceh Menanti Realisasi MoU Helsinki

522
Ketua JASA Bukhari

LHOKSUKON (Garudanews.id)  – Selama 15 tahun perdamaian Aceh terwujud setelah terjadi perang selama 29 tahun antara Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan Pemerintah Republik Indonesia, namun banyak catatan yang dinilai dilanggar oleh pemerintah.

Di mana perdamaian itu terwujud setelah terjadi dialog panjang antara kedua belah pihak , hingga  tepatnya pada tanggal 15 Agustus 2005 lalu , tercapai sebuah  kesepahaman bersama atau memorandum of understanding (MoU) untuk menghentikan konflik bersenjata di Aceh, yang ditandatangani oleh  para pimpinan GAM dan perwakilan Republik Indonesia, di Finlandia tepatnya di Kota Helsinki.

Perdamaian itu pun di sambut gembira oleh masyarakat Aceh , dimana mereka sebelumnya merasakan nestapa pilu dan mencekamnya suasana dimasa konflik melanda provinsi paling barat Indonesia tersebut.

Konflik Aceh menyisakan sejumlah luka mendalam bagi masyarakat. Di mana anak berpisah dengan bapak, istri berpisah dengan suami, orang tua berpisah dengan anaknya, dan banyak anak menjadi yatim, wanita menjadi janda, orang tua kehilangan anak.Tapi semua itu berubah setelah perdamaian Aceh terjadi.

Hingga peristiwa 15 Agustus 2005 itu pun selalu dikenang oleh masyarakat Aceh khususnya para eks combatan GAM setiap tahunnya sebagai Hari Damai Aceh, dan berharap damai Aceh abadi.

Eks Kombatan GAM memperingati Hari Perdamaian yang ke 15 tahun MoU Helsinki dengan agenda doa bersama. Namun pelaksanaan tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya di mana pelaksanaannya tidak dipusatkan di satu titik.

“Untuk acara hari ini agak berbeda karena kita harus beri peluang untuk hasrat rekan-rekan kita dari GAM yang ada di lapangan. Dan ini keputusan kesepakatan kita bersama bahwa kita adakan momentum perdamaian yang ada di beberapa tempat untuk hari ini, yaitu di simpang Kramat, Makam Cut Mutia , dan di kantor DPW PA Aceh Utara,” terang juru bicara KPA wilayah Pase M. Jony, Sabtu (15/08/2020).

Menurut Jony, kendati perdamaian Aceh sudah terwujud selama 15 Tahun lamanya , Namun masih ada butir-butir kesepakatan MoU Helsinki yang belum terealisasi, dan itu semua menjadi duri dalam daging bagi kelangsungan perdamaian Aceh kedepannya.

“Lima belas tahun perdamaian ini terwujud dan itu waktu yang panjang.kita Kombatan GAM seakan akan sudah jenuh untuk menanti terhadap perjanjian damai ini agar secepatnya menyelesaikan apa saja perjanjian yang telah kita sepakati bersama,”  ucap Jony.

Pihaknya juga mendesak Pemerintah Republik Indonesia komitmen dalam merealisasikan MoU Helsinki . Hal ini dilakukan guna mewujudkan perdamaian di Bumi Serambi Mekkah yang abadi. Selain itu, guna mencegah terjadinya hal-hal yang tidak duiinginkan bersama akibat tidak terealisasiknya perjanjian Helsinki.

Dirinya khawatir kalau butir-butir MoU tidak secepatnya direalisasikan akan mengganggu perdamaian yang sudah terwujud selama 15 Tahun.

“Itu yang kita khawatirkan maka kita berharap kepada Pemerintah Pusat dan Pemerintah Aceh sendiri supaya serius dalam menyelesaikan perjanjian damai ini supaya tidak terjadi hal-hal yang kita diinginkan. Kita berharap dari kalangan GAM, agar perdamaian yang telah kita wujudkan hingga hari ini agar menjadi perdamaian yang abadi untuk selamanya,” harap Jony.

Bendera Aceh

Salah satu butir MoU Helsinki yang selama ini gencar diisukan di kalangan masyarakat Aceh khususnya para eks combatan GAM adalah tentang keberadaan bendera Aceh yang hingga saat ini belum ada titik temu antara Pemerintah Aceh dengan Pemerintah Republik Indonesia. Hingga sudah terjadi colingdown yang cukup lama.

Menyinggung tentang pengibaran bendera Bintang Bulan di hari perdamaian Aceh, Kepada Juru bicara KPA wilayah Pase.

“Untuk pengibaran bendera Bintang Bulan memang itu sudah seharusnya, artinya didalam perjanjian damai ada satu poin disebutkan bahwa Aceh memiliki bendera sendiri bukan bendera Negara tetapi bendera Provinsi Aceh dalam bingkai perjanjian damai RI-GAM. Maka hari ini pengibaran bendera itu saya kira sangat wajar dan itu sudah hak semua Rakyat yang ada di Aceh karena itu sudah menjadi satu kesepakatan tentang bendera,” Jelas M.Jony.

Dirinya memastikan pada peringatan ke 15 Tahun MoU Helsinki ada pengibaran bendera bintang bulan.

“Pasti untuk hari ini khususnya di Wilayah Pase ada berkibar bendera bintang bulan dan itu sudah hal yang biasa dan wajar, karena itu sebuah perjanjian,” ucapnya.

Menurut dia, pengibaran hari ini bukan merupakan instruksi Wali Nanggroe Aceh. Namun demikian, ia mengaku sudah membuat satu kesepakatan dalam perjanjian damai.

“Perjanjian semua pihak yaitu pemerintah RI dan Aceh karena bendera tersebut sudah termasuk dalam sebuah kesepakatan bersama. Maka kami atas nama GAM menginginkan semua kesepakatan itu agar terwujud di dalam masyarakat Aceh,” tutup Juru bicara KPA wilayah Pase ini.

 

Jaringan anak Syuhada Aceh (JASA)

Sementara itu kalangan Jaringan Anak Syuhada Aceh (JASA) menilai pasca perjanjian damai antara RI dan GAM masih banyak anak Syuhada yang belum tersentuh bantuan dari segi bantuan dan pendidikan dari Badan reintegrasi Aceh (BRA). Hal ini di sampaikan oleh Bukhari selaku Ketua JASA.

“Selama ini setelah perjanjian damai, anak-anak syuhada aceh masih banyak yang belum tersentuh mulai dari segi bantuan dan pendidikan melalui Badan Reintegrasi Aceh (BRA). Menurut nya  masih banyak anak-anak syuhada yang pendidikannya dibawah SMA dan SMP dikarenakan BRA yang lahir setelah Perdamaian hingga hari ini tidak sesuai harapan kita”, jelas Bukhari.

Dikatakannya, banyak anak syuhada sudah tumbuh dewasa namun masih membutuhkan skill. Dia pun berharap agar angota JASA diberikan pendidikan yang maksimal. Namun dia menyayangkan hingga hari ini itu semua belum terwujud.

“Memang bulan lalu ada juga dilakukan pelatihan namun tidak melibatkan anak-anak syuhada malah lebih diutamakan kepada anak-anak korban konflik,” katanya.

 

Oleh karena itu, ia berharap  agar apa yang sudah disepakati dalam perjanjian damai ini seharusnya diperhatikan anak-anak syuhada.

Kendati demikian dirinya berharap kepada pemerintah pusat dan Pemerintah Aceh, untuk memperhatikan  nasib anak-anak syuhada yang hingga hari ini sudah tumbuh dewasa  agar diberikan pelatihan-pelatihan supaya mereka tidak terlibat dalam hal-hal yang tidak diinginkan.

“Padahal KKR Aceh sudah lahir di Aceh akan tetapi malah tidak berjalan maksimal dan juga Pengadilan HAM di Aceh seperti yang tertera didalam MoU Helsinki itu tidak pernah hadir hingga hari ini. Kami ingin KKR dan Pengendalian HAM di Aceh berbarengan supaya kita mengetahui karena perdamaian ini ketika perdamaian tidak ada sebuah rekonsiliasi maka perdamaian itu tidak akan abadi apalagi kami ini sudah besar,” terang Bukhari. (Syahrul)

Anda mungkin juga berminat