Bakal Gelar Rapat Paripurna, LPSK akan Bahas Pengajuan Anita Kolopaking

107

JAKARTA (Garudanews.id) –  Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) hingga kini belum memutuskan atas pengajuan Anita Kolopaking ditolak atau tidak. Seperti diketahui, Anita merupakan pengacara Djoko Tjandra yang ikut terseret dalam kasus surat jalan buronan kasus hak tagih Bank Bali itu.

Ketua LPSK Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, pengajuan Anita akan dibahas pada Senin (10/8/2020). Di mana akan diputuskan dalam Rapat Paripurna.

“(Hasilnya) Belum. Senin baru Rapat Paripurna,” katanya kepada merdeka.com, Kamis (6/8/2020).

Dia mengungkapkan, dalam Rapat Paripurna nanti seluruh pimpinan LPSK akan memutuskan hal ini. Di mana ada tujuh orang pimpinan LPSK yang akan memutuskan.

Lebih lanjut, Hasto menyampaikan, pimpinan nantinya dalam Rapat Paripurna akan mempertimbangkan status tersangka yang disadangkan kepada Anita.

“(Status tersangka kepala Anita Kolopaking ini akan menjadi pertimbangan) Pasti,” pungkasnya.

Sebelumnya, Anita Dewi Anggraeni Kolopaking telah ditetapkan sebagai tersangka kasus surat jalan palsu yang diterbitkan Brigjen Pol Prasetijo Utomo untuk klien Anita, Djoko Tjandra. Anita yang juga merupakan kuasa hukum Djoko Tjandra, disangkakan dengan Pasal 263 (2) dan Pasal 223 KUHP.

Penyidik telah menyita sejumlah barang bukti di antaranya surat jalan palsu dan surat pemeriksaan Covid-19 atas nama Djoko Tjandra. Anita menjadi tersangka menyusul eks Karo Korwas PPNS Bareskrim Polri Brigjen Pol Prasetijo Utomo yang sudah berstatus tersangka terlebih dulu terkait kasus yang sama.

Prasetijo disangkakan dengan pasal berlapis yakni Pasal 263 ayat 1 dan 2 KUHP juncto Pasal 55 ayat 1 ke-1 E KUHP, Pasal 426 ayat 1 KUHP, dan Pasal 221 ayat 1 ke 2 KUHP.

Hasto menyampaikan, pimpinan nantinya dalam Rapat Paripurna akan mempertimbangkan status tersangka yang disadangkan kepada Anita.

Sejumlah komisioner Komisi Kejaksaan Republik Indonesia (KKRI) menyambangi kantor Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), di Jalan Raya Bogor, Ciracas, Jakarta Timur, Kamis (6/8/2020). Kedatangannya guna menjalin kerja sama dan juga membahas dugaan keterlibatan oknum Jaksa dalam pusaran perkara Djoko Tjandra.

Komisioner KKRI yang terdiri dari Resi Anna Napitupulu, Witono, Sri Harijati dan Apong Herlina, diterima langsung oleh Ketua LPSK Hasto Atmojo bersama para Wakil Ketua Edwin Partogi Pasaribu, Achmadi, Antonius PS Wibowo dan Livia Iskandar. Turut pula mendampingi Sekretaris Jenderal LPSK Noor Sidharta.

Hasto Atmojo mengatakan, kedua lembaga bersepakat apabila Anita Kolopaking dan Jaksa Pinangki bersedia menjadi Justice Collaborator atau Whistleblower dalam kasus Djoko Tjandra, maka LPSK siap memberikan perlindungan.

“LPSK dan KKRI mendukung penuh aparat penegak hukum untuk membongkar kasus Djoko Tjandra, kami meyakini Anita dan Pinangki bisa menjadi pintu masuk pengusutan kasus tersebut,” ujar Hasto.

Senada dengan Hasto, Witono mengatakan, bahwa peran LPSK sangat diperlukan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi dalam kasus Djoko Tjandra. Dalam hal ini, tidak hanya terbatas pada Anita atau Pinangki saja.

“Jika ingin kasus ini terbongkar secara terang, para saksi pasti membutuhkan perlindungan agar bisa memberikan keterangan tanpa rasa takut dihadapan aparat penegak hukum,” kata Witono, dilansir dari merdeka.

Witono menegaskan, tak menampik bila pihaknya juga akan menjadwalkan pemeriksaan terhadap Pinangki. Pemanggilan bertujuan untuk menggali informasi lebih dalam mengenai dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh oknum Jaksa tersebut.

Sebagai tindak lanjut dari pertemuan ini, kedua lembaga juga menyepakati pelaksanaan kerja sama yang akan dituangkan secara formal dalam Nota Kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama yang akan mulai dibahas secara intensif setelah pertemuan ini.(qq)

Anda mungkin juga berminat