Diduga Salahgunakan Jabatan, Komite Laporkan Kepsek SMPN 1 Kedungwaringin

129

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Pengurus komite SMP Negeri 1 Kedungwaringin periode 2017-2020, resmi melaporkan Kepala Sekolah (Kepsek) ke Polres Metro (Polrestro) Bekasi atas dugaan telah melakukan penyalahgunaan jabatan, Senin (3/8)

Langkah hukum tersebut dilakukan setelah pihak sekolah tidak menggubris surat somasi yang dikirim pengurus komite, agar pihak sekolah membatalkan Surat Keputusan (SK) pembentukan pengurus komite sekolah yang baru.

“Kami sudah memberikan waktu
2×24 jam kepada pihak sekolah untuk merespon tuntutan kami, tetapi ternyata kepala sekolah tidak mempunyai itikad baik untuk duduk bersama pengurus komite,” tegas Ketua Komite SMPN 1 Kedungwaringin periode 2017-2020, Syuhadi Hairussyukur kepada wartawan.

Syuhadi menilai kepsek tidak ada upaya untuk mencari solusi dalam persoalan ini, bahkan kepsek kata dia cenderung tidak menghormati dan mempermainkan lembaga komite, sehingga pihaknya melakukan laporan ke Polrestro Bekasi untuk dilakukan proses secara hukum.

Selain kepsek, pihak komite juga melaporkan Camat Kedungwaringin, salah satu anggota DPRD Kabupaten Bekasi, Kepala Desa Kedungwaringin, dan dua orang ASN di SMPN 1 Kesungwaringin, karena telah bersama-sama melakukan perbuatan melawan hukum dengan terbitnya SK pembentukan komite baru tersebut.

Atas tindakannya tersebut, kepsek bersama sejumlah pejabat diduga telah melanggar sejumlah peraturan seperti Pasal 421 KUHP tentang Kejahatan Jabatan, PP 53 tentang Disiplin PNS, UU No 28 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas KKN, serta pelanggaran UU No 11 tahun 2008 tentang ITE.

Diberitakan sebelumnya, Pengurus komite SMP Negeri 1 Kedungwaringin periode 2017-2020, menuding proses pembentukan pengurus komite yang baru cacat hukum karena telah menabrak sejumlah peraturan.

Kepala Sekolah SMPN 1 Kedungwaringin merupakan pihak yang paling bertanggungjawab karena diduga telah menyalahgunakan jabatan sebagaimana Pasal 421 KUHP.

“Sesuai AD/ART komite sekolah, kepala sekolah merupakan fasilitator bersama-sama dengan komite sekolah lama untuk membentuk kepanitiaan,” ungkap Syuhadi.

Kepanitiaan mempunyai tugas untuk melakukan penjaringan bakal calon pengurus komite, melakukan fit and proper test kepada bakal calon, serta mengundang perwakilan paguyuban wali murid dari kelas VIII dan IX sebagai pemilik suara dan hak bicara.

“Kami juga mempertanyakan kenapa tahapan pembentukan komite baru sudah dilaksanakan pada tanggal 15 Juli 2020, sementara pengurus komite yang lama baru habis pada tanggal 17 Juli 2020,” ungkapnya. (red)

Anda mungkin juga berminat