DPP Diminta Batalkan Calon Ketua DPD Golkar Yang Palsukan Dokumen

787

KOTA BEKASI (Garudanews.id) – Jelang Musyawarah Daerah (Musda) Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Golkar Kota Bekasi yang rencananya akan digelar bulan Agustus ini, konstelasi politik di internal partai berlambang pohon beringin itu diketahui kian memanas.

Hal tersebut menyusul dengan munculnya nama Nofel Saleh Hilabi sebagai calon Ketua DPD yang mengklaim mendapatkan dukungan dari sejumlah Pengurus Kecamatan (PK).

Sementara itu, TB Hendra yang diketahui merupakan pengurus DPD Golkar Kota Bekasi juga ikut meramaikan suksesi pemilihan jabatan bergengsi di Partai Golkar tingkat lokal.

Tidak kalah menariknya, hadirnya nama Ade Puspita, generasi millenial Kota Bekasi yang juga merupakan putri Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi yang mengaku optimis bakal memenangkan Musda Golkar kali ini.

Namun patut mendapat perhatian dalam suksesi tersebut, ada salah satu kandidat Calon Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi  diduga memalsukan dokumen sebagai syarat administrasi pencalonan.

Meski hal itu belum banyak diketahui publik, namun hal itu dinilai bakal menjadi persoalan baru bagi partai yang saat ini digawangi oleh Airlangga Hartarto itu.

Pengamat komunikasi politik Universitas Pelita Harapan, Jakarta, Emrus Sihombing mengatakan siapapun yang maju dalam suksesi pemilihan Calon Ketua DPD Golkar Kota Bekasi harus  benar-benar kader yang terjamin secara integritas.

Menurutnya, jka ada indikasi pelanggaran pidana, sekalipun belum mempunyai kekuatan hukum, DPP Golkar harus berani megambil langkah-langkah strategis.

Dalam persoalan hukum, kata Emrus, partai politik itu bukan hanya berbicara undang-undang atau normatif, akan tetapi partai harus mempertimbangkan  tanggung jawab moral.

Sebab keberadaan partai yang dapat diterima masyarakat karena trust (kepercayaan). Oleh karena itu partai politik harus mengedepankan moral, bukan hanya sekedar undang undang.

“Dalam undang-undang memang harus mengedepankan asas praduga tek bersalah. Tetapi di DPD, DPW atau DPP Golkar ada biro hukumnya, biro-biro hukum itu harus bisa mengkaji,” ujar Emrus dalam keterangannya saat dihubungi garudanews.id, Rabu (12/8/2020).

Direktur lembaga Emrus Corner ini juga mengatakan, bila ditemukan adanya tindak pidana, DPP harus memanggil orang yang diduga memalsukan dokumen untuk memuluskan pencalonannya sebagai ketua DPD Kota Bekasi itu.

“Seperti, bisa saja biro hukum dari DPP partai tersebut mengatakan, bahwa ditemukan  sejumlah dugaan pemalsuan dokumen yang dilakukan oleh calon ketua DPD berdasarkan data yang dimilikinya. Dan biro hukum tidak boleh berpihak. Sajikan saja fakta hukumnya agar calon ketua DPD itu dibatalkan untuk maju di suksesi ketua DPD Golkar itu,” kata Emrus.

Emrus mengatakan, yang paling utama dalam politik harus mengedepankan moralitas. Oleh karena itu, ia menyarankan jangan sampai persoalan hukum di tubuh Golkar yang sempat membuat kegaduhan di ranah publik kembali terulang.

Untuk itu, dia berpendapat bahwa siapapun yang maju dalam suksesi pemilihan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi mendatang, syarat yang paling utama adalah integritas.

“Jadi kalau boleh, jangan sampai ada sedikitpun catat dalam persoalan hukum. Sehingga Partai Golkar di wilayah tersebut ke depan dipimpin oleh orang yang memiliki kapabilitas dan profsional. Selain itu memiliki integritas yang tinggi,” ucap Emrus. (red)

Anda mungkin juga berminat