Memahami Regulasi tentang Jasa Konstruksi

175

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Menyamakan persepsi dan pemahaman Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi, serta mencari makna dan tujuan terkait diperbaharuinya Undang-Undang Nomor 18 tahun 2009 tentang Jasa Konstruksi, tujuannya antara lain untuk  memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi baik sektor pemerintah maupun swasta.

Kemudian mewujudkan struktur usaha yang kokoh, handal, berdaya saing tinggi; menghasilkan jasa konstruksi yang berkualitas; mewujudkan ketertiban penyelenggaraan jasa konstruksi yang menjamin kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa; meningkatkan kepatuhan pada peraturan perundang-undangan yang berlaku; mewujudkan peningkatan partisipasi masyarakat di bidang jasa konstruksi dan seterusnya.

“Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 banyak dinantikan oleh segenap masyarakat jasa kontruksi, baik di pusat maupun daerah, bukan hanya ditunggu, tapi juga diharapkan dapat membawa terobosan baru untuk mengembangkan jasa konstruksi di Indonesia khususnya di Kabupaten Bekasi, terutama dalam rangka mendukung arah kebijakan pembangunan di daerah termasuk disektor swasta,” ungkap Pemerhati Jasa Konstruksi, Jhon Sony.

Undang-Undang terdahulunya yaitu UU Nomor 18 Tahun 1999 yang terdiri dari 12 Bab dengan 46 Pasal, sedangkan komposisi Undang -Undang Nomor 2 Tahun 2017 yang sekaligus mencabut UU terdahulunya terdiri dari 14 Bab dan 106 Pasal. Dimana dalam hal ranah pengaturan sebelumnya hanya terkait pada sektor jasa konstruksi, sedangkan saat ini lebih mencakup jasa konstruksi beserta muatan industri konstruksi, dengan lingkup jasa usaha penyediaan bangunan dan rantai pasok dimana sebelumnya hanya berlingkup pada penggunaan dan penyediaan.

Lingkup pembinaan bidang jasa konstruksi sendiri saat ini sudah berkembang seperti penetapan kebijakan, penyelenggaraan kebijakan, pengawasan, dan pemantauan, dan evaluasi dengan pengembangan jasa konstruksi dan pengembangan kerjasama. Dengan sistem pembinaan desetralisasi/daerah yang diharapkan lebih meningkatkan partisipasi masyarakat agar senantiasa terus meningkat perannya, keterlibatan lembaga, peningkatan peran asosiasi pada forum masyarakat jasa kontruksi.

Kemudian sebagai wakil pemerintah pusat, Gubernur memiliki kewenangan dalam melakukan pemberdayaan dan pengawasan, pelatihan tenaga ahli dan mengelola sistem informasi. Sementara itu Bupati/Walikota menyelenggarakan pelatihan bagi tenaga kerja konstruksi terampil, pengelolaan sistem informasi serta menerbitkan Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) dan melakukan pengawasan tertib usaha dan tertib  penyelenggaraan dibidang jasa konstruksi.

Di Kabupaten Bekasi telah terbit Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi (IUJK) yang mengikat pada perusahaan-perusahaan penyedia jasa konstruksi baik itu penyedia jasa konstruksi yang mengerjakan proyek pemerintah ataupun proyek swasta, yang tujuannya untuk meningkatkan kapasitas usaha, menciptakan kesetaraan hak dan kewajiban pengguna dan penyedia jasa, memastikan penyelenggaraan jasa konstruksi sesuai dengan keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan (K4), meningkatkan kompetensi melalui SKK (sertifikat kompetensi kerja) serta material dan peralatan dan menyediakan sistem informasi jasa konstruksi.

Dengan adanya perubahan Undang-Undang dalam sektor jasa konstruksi terutama pada keamanan dan keselamatan, peraturan tenaga kerja konstruksi diharapkan membuat sektor konstruksi di dalam negeri dan daerah, menjadi lebih berkembang dan berdaya saing, dengan didukung program sertifikasi yang kemudian diharapkan dapat dilakukan oleh LSP (lembaga sertifikasi profesi), perusahaan jasa TUK (tempat uji kompetensi) atau pada asosiasi yang sudah terakreditasi oleh badan sertifikasi nasional.

Dalam bentuk keseriusan agar UU Nomor 2 tahun 2017 ini berjalan sesuai harapan, akhirnya pemerintah membuat peraturan pelaksanaan dengan menerbitkan PP nomor 22 tahun 2020 sebagai bentuk progress penyusunan peraturan pelaksanaan Undang-Undang No 2 tahun 2017 dimana terdapat 12 amanat Peraturan Pemerintah, 4 amanat Peraturan Presiden, 14 amanat Peraturan Menteri, 2 amanat Keputusan Menteri, dan 2 amanat Peraturan daerah yaitu pada Pasal 29 ayat 1 dan 2.

“Berdasarkan Undang-Undang No 2 Tahun 2017 dalam Pasal 29 ayat 1 dan 2, Pemerintah Daerah Provinsi dapat membuat kebijakan khusus dan membentuk peraturan di daerah mengenai izin usaha dan tanda daftar usaha perseorangan, dengan mengeluarkan Pergub tentang kerjasama operasi badan usaha jasa konstruksi dan sub penyedia jasa konstruksi daerah serta perda tentang izin usaha jasa konstruksi (IUJK) Kabupaten/Kota,” tandasnya. (red)

Anda mungkin juga berminat