Penegak Hukum Diminta Usut Dugaan Pencaplokan Kuota PTSL di Ketapang

116

KETAPANG (Garudanews.id) – Program Pemerintah terhadap Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) merupakan gerakan nasional untuk menjamin kepastian dan perlindungan hukum atas tanah-tanah masyarakat yang endingnya dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang lebih baik.

Selain itu payung hukumnya sangat jelas tertuang dalam  beberapa regulasi yakni Permen ATR/BPN Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap dan Inpres Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Percepatan pendaftaran tanah sistematis lengkap.

Namun sangat disayangkan niat baik pemerintah melalui program tersebut tidak berbanding lurus dengan spirit revolusi mental para aparatur penyelenggara negara di lingkungan kementrian, lembaga dan departemen terkait.

Sebab masih saja didominasi oleh mental-mental korup. Pernyataan ini disampaikan salah seorang tokoh maayarakat Suhermanto kepada media ini,  Jumat (7/8/2020).

Dia pun mengatakan, program PTSL di daerah seperti desa-desa dan kecamatan pedalaman di kabupaten Ketapang diduga telah terjadi penyimpang yang masif atas persekongkolan jahat antara BPN dan pihak perusahaan. Khususnya perusahaan perkebunan besar kelapa sawit yang berdomisili di wilayah hukum desa-desa tersebut.

Salah satunya perusahaan besar perkebunan kelapa sawit yang diduga mencaplok kuota PTSL kategori perumahan, pertanian dan perkebunan skala kecil masyarakat setempat Desa Merimbang Jaya dan Desa Randau,Kecamatan Sandai,Kabupaten Ketapang.

Dia menyontohkan, seperti sejumlah 600 persil yang mereka gunakan untuk mengeluarkan SHM kebun petani plasmanya. Padahal terhadap SHM petani plasmanya itu menjadi tanggung jawab penuh pihak perusahaan inti sesuai nota kesepahaman (MoU) antara pihak petani plasma dan pihak perusahaan inti dan atas persekongkolan yang diduga dilakukan oleh pihak perusahaan dan BPN Ketapang.

“Maka ada indikasi kerugian negara atas kewajiban setoran BPHTB yang semestinya mereka bayar ke negara/daerah tetapi justru mereka bebankan lagi kewajiban BPHT dimaksud kepada petani plasma menjadi BPHTB terhutang dan pastinya sampai saat ini bahwa kewajiban tersebut belum dibayar oleh petani yang akhirnya masyarakat setempat GAGAL memanfaatkan program PTSL tersebut,” ujarnya.

Atas persoalan tersebut, Suhermanto menegaskan bahwa sesuai Inpres Nomor 2 Tahun 2018 tentang percepatan program pendaftaran tanah sistematis lengkap meminta kepada Kejaksaan Agung dan Kapolri untuk menurunkan anggotanya ke Kabupaten Ketapang guna melakukan penyelidikan.

“Sehingga Bapak Presiden Jokowi tidak terima saja laporan ABS dari para menteri terkait khususnya Menteri ATR/BPN Sofian Djalil,”  tuturnya mengakhiri. (Amn/Hnn)

Anda mungkin juga berminat