Realisasi APBD di Dinas PUTR Kabupaten Ketapang Baru Terserap 18 Persen

281

KETAPANG (Gadudanews.id) – Anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) Kabupaten Ketapang Tahun Anggaran 2020 yang sudah berjalan hampir satu tahun, namun serapan kegiatan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang  (PUTR) dinilai masih sangat rendah,  yakni baru 18 persen.

Persoalan ini pun menjadi perbincangan hangat di kalangan masyarakat pemerhati kebijakan pemerintah, khususnya di Kabupaten Ketapang.

Ketua LSM Peduli Kayong Suryadi kepada media ini mengatakan, saat ini sudah masuk pertengahan Agustus dan Pemda dan DPRD Kabupaten Ketapang sudah melakukan penandatanganan nota kesepakatan terhadap Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) sebagai tahapan dimulainya pembahasan perubahan APBD Tahun Anggaran 2020

“APBD murni Tahun Anggaran 2020 saja belum terserap maksimal.  Ini sangat tidak berbanding lurus dengan visi-misi, program, strategi dan kebijakan Bupati Ketapang periode 2016-2020, yang tertuang di dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Ketapang Tentang RPJMD,” kata Suryadi, Kamis (13/8/2020).

Oleh karena itu, Suryadi menyarankan Bupati Ketapang untuk mengambil sikap dengan mengevaluasi kinerja kepala dinas PUTR Kabupaten Ketapang.

“Karena Bupati sebagai pembuat kebijakan dan pengambil keputusan sekaligus sebagai  pemegang otoritas tunggal terhadap APBD,” tuturnya.

Ketika media ini melakukan konfirmasi kepada kepala dinas PUTR Sukirno terkait persoalan tersebut, pihaknya berdalih bahwa APBD Tahun Anggaran 2020 baru saja disyahkan dan dilakukan evaluasi oleh gubernur Kalimantan Barat.

“Kita sudah selesai melakukan desain sesuai arahan Bupati Ketapang dan siap untuk melakukan tahapan-tahapan berikutnya. Namun ketika proses itu berjalan, kita disibukan oleh bencana non alam pandemi virus covid 19 yang akhirnya membuat kita kalang kabut,” kata Sukirno.

Lanjut Sukirno, termasuk pihaknya melakukan perombakan total terhadap mata anggaran yang harus didesain ulang untuk semua jenis belanja.

“Baik belanja langsung maupun belanja tidak langsung sesuai aturan pusat yang mengatur tentang refokussing realokasi terhadap APBD kita,” tutur Sukirno mengakhiri. (Ams/HHN)

Anda mungkin juga berminat