Virus Politik Dinasti Mewabah Partai Golkar Kota Bekasi

192

JAKARTA (Grudanews.id) – Perpolitikan nasional saat ini tengah menghadapi virus ganas yang disebut  “Politik Dinasti” yang kini dihujat publik karena dianggap membunuh demokrasi.

Di mana para elite hampir di seluruh partai politik sedang mempertontonkan perilaku politik yang buruk tersebut. Fenomena  itu tidak tangung tanggung mulai dari presiden hingga pemimpin di daerah ikut meramaikan penguburan matinya demokrasi di Indonesia.

Seperti fenomena dinasti politik di Solo dengan pencalonan Gibran sebagai calon Wali Kota Solo yang didukung oleh partai politik penguasa PDIP. Bahkan permainan politik yang diluar nalar etika publik diperkuat dengan dukungan pencalonan Boby Nasition juga calon Wali Kota di Medan.

Direktur eksekutif Center of Public Policy Studies (CPPS) Bambang Istianto mengatakan, politik dinasti tidak hanya merambah perebutan kekuasaan di pemerintahan tetapi juga di partai politik.

Seperti dalam waktu dekat perebutan kekuasaan di Partai Golkar Kota Bekasi akan  berlangsung. Dengan gaya meniru Presiden Joko Widodo, Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi melakukan hal yang sama yaitu menggadang anaknya Ade Puspitasari saat ini sebagai anggota DPRD provinsi Jabar didorong menjadi ketua DPD Golkar Kota Bekasi.

“Memang tidak disangka implikasi buruk kebijakan politik  one man one vote dalam pemilu secara empiristik menyuburkan politik olgarkhi dan dinasti politik. Secara normatif memang siapa saja sebagai warga negara punya hak politik untuk mencalonkan dan dicalonkan baik di pemerintahan maupun partai politik,” ujar Bambang saat dihubungi garudanews.id, Selasa (4/8/2020).

Namun demikian, kata Bambang, dalam politik ada nilai dan norma yang menjadi pegangan bagi para pelaku politik supaya terjadi harmonisasi dalam kehidupan masyarakat.

Menurutnya, dalam politik kompetisi dan kontestasi merupakan keniscayaan. Namun nilai fair play seharusnya menjadi pijakan kuat dalam kontestasi demokrasi tersebut.

“Wali Kota merupakan pejabat publik yang konsentrasinya mengurus  rakyatnya agar rakyat sejahtera. Namun jika membiarkan anaknya bahkan ikut mendorong  berkontestasi perebutan  kekuasaan di pemerintahan maupun partai politik sudah barang tentu akan timbul vested interest. Sebagai pemimpin dipastikan punya pengaruh,” kata wakil ketua asosiasi ilmuwan administrasi negara ini.

Hal tersebut terbukti fenomena di Solo dan di Medan para kompetitornya yaitu Ahmad Purnomo di Solo dan Ahyar Nasution terpental atau mementalkan diri.

Situasi tersebut juga tidak terelakan akan terjadi di Kota Bekasi dalam perebutan kekuasaan di tubuh partai politik Golkar.

“Artinya  mudah diduga bahwa pencalonan Ade Puspitasari akan melenggang menjadi kandidiat Ketua Golkar di Kota Bekasi dengan lawan politiknya yang tentunya surut nyalinya melawan anak Wali Kotanya. Apalagi posisi ayahnya masih duduk sebagai Ketua Golkar,” terang Bambang.

Bambang berpendapat, sebenarnya Golkar sebagai kekuatan partai poltik nomor dua di Indonesia memiliki reputasi dalam memainkan perpoltitikan  nasional. Sebagai partai kader proses  rekruitmen pemimpin memiliki pola yang sudah mapan.

“Karena itu dalam tubuh Golkar sebenarnya kurang dikenal politik dinasti. Meskipun Golkar lahir sejak Orde Lama dengan nama Sekber Gokar. Tapi  kini telah menjadi partai modern dan terbuka. Untuk itu sebagai partai kader  tidak mengenal ketokohan sesorang,” imbuh Bambang.

Namun, lanjut Bambang, boleh jadi reputasinya akan terciderai oleh  virus yang sedang marak yaitu virus dinasti politik. Menjelang perebutan kekuasan di partai Golkar kota Bekasi bibit virus pembunuh demokrasi  dipastikan akan  mulai menggerogoti ditubuh Gokar.

Dia menilai, Rahmat Effendi sebagai Wali Kota yang juga sebagai Ketua Golkar Kota Bekasi sedang bereksperimen menyiapkan anaknya Ade Puspitasari sebagai penggantinya.

Bambang mengatakan, bahwa di mata publik perilaku politik para elite sedang disorot dan dihujat yaitu membangun dinasti poltik. Karena untuk menjaga wibawa sebagai pemimpin  hasrat politik seorang Rahmat Effendi sebaiknya  diurungkan.

“Sebab dalam tataran nilai politik eksperimen  poltik yang akan dipraktikan tersebut  tidak elok karena pemimpin adalah panutan jangan mempelopori perilaku kerakusan politik,” pungkas Bambang. (Red)

Anda mungkin juga berminat