Inilah Strategi Hadapi Munculnya Tiga Kalaster Kasus Covid-19

109

JAKARTA (Garudanews.id) – Komunilolog Universitas Pelita Harapan, Emrus Sihombing mendukung upaya Presiden Joko Widodo dalam mengingatkan semua pihak agar lebih berhati-hati terkait penyebaran kasus Covid-19 pada klaster kantor, keluarga maupun saat Pilkada

Menurut Emrus, peringatan Presiden ini sebagai upaya agar pemerintah di semua tingkatan dan setiap warga masyarakat waspada dan melakukan langkah-langkah antisipatif agar jangan sampai terjadi atau meminimalkan jumlah munculnya kasus Covid-19 pada tiga klaster tersebut.

Namun demikian, lanjut Ermus, peringatan Presiden dapat terwujud efektif jika dibuat dalam sebuah strategi dengan empat kegiatan yang harus  dilakukan pemerintah bersama-bersama masyatakat secara simultan.

Pertama, melakukan kampanye komunikasi kesehatan terkait dengan Covid-19. Kegiatan ini harus dikelola dalam suatu manajemen komunikasi berskala nasional hingga pada tingkat keluarga sebagai unit terkecil untuk menumbuhkan kesadaran, sikap dan perilaku setiap WNI agar mematuhi segala protokol kesehatan penanganan Covid-19 secara ketat dalam setiap konteks sosial, termasuk keluarga, kantor dan dalam setiap tahap Pilkada.

“selanjutnya yang kedua, komunikasi kesehatan ini juga harus mampu menggelorakan di tengah masyarakat memberikan sanksi sosial kepada setiap orang yang tidak mematuhi segala protokol kesehatan penanganan Covid-19,” ujar Emrus dalam keterangannya, Selasa (8/9/2020).

Ketiga, agar semua gubernur mengeluarkan semacam Perda tentang sanksi yang tegas kepada setiap orang yang ada di wilayahnya yang tidak mematuhi semua protokol kesehatan penanganan Vovid-19. Bagi pelanggar Perda ini, misalnya,  dikenai sanksi Rp. 100 juta rupiah atau di karantina selama satu bulan di dalam kamar rumah masing-masing di bawah pengawasan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP).

Kemudian kempat, khusus klaster Pilkada. Perlu ada kesepakatan antara partai politik sebagai pendukung dan pengusung, calon kepala Daerah,  KPU dan Bawaslu merumuskan kesepakatan bersama agar kampanye terbuka dan kumpulan masa serta kerumunan dilarang. Kampanye hanya diperkenankan dengan menggunakan media komunikasi saja.

“Jadi, bila empat hal tersebut dilakukan secara simultan, maka peringatan Presiden tersebut akan efektif. Sebaliknya,  jika belum diikuti dengan tindakan nyata oleh pemerintah bersama-sama masyarakat,  maka akan sulit menghindari munculnya tiga klaster penyebaran kasus Covid-19,” pungkas Emrus. (yan)

Anda mungkin juga berminat