Kemenkeu Kerja Keras, Kejar Target Penerimaan Pajak Rp1.198,8 Triliun

114

JAKARTA (Garudanews.id) – Kepala Badan Kebijakan Fiskal Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Febrio Nathan Kacaribu menyatakan pemerintah sedang mengejar target penerimaan pajak tahun ini yang dalam Perpres 72/2020 sebesar Rp1.198,8 triliun.

“Ini saya pikir jadi poin penting untuk Kemenkeu, pemerintah, bagaimana sisa tiga bulan ke depan untuk bisa mengejar apa tidak untuk target di Perpres 72,” katanya dalam diskusi daring di Jakarta, Jumat.

Febrio menuturkan itu dilakukan karena realisasi penerimaan pajak hingga Agustus baru mencapai 56,5 persen dari target atau sebesar Rp676,9 triliun serta terkontraksi 15,6 persen (yoy) dibanding periode sama 2019 yaitu Rp802,5 triliun.

“Kalau realisasi Agustus sudah diumumkan itu lebih dalam koreksinya dibandingkan Perpres 72. Sekarang ini sudah lebih dalam dari itu,” ujarnya.

Ia memastikan pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kemenkeu berkomitmen untuk berusaha sangat keras meskipun realisasi penerimaan pajak baru akan ketahuan pada Desember mendatang.

“Teman-teman lagi kerja keras. Sayangnya terjadinya pada Desember baru ketahuan jadi kejar setoran luar biasa di Desember,” katanya.

Meski demikian, Febrio tak memungkiri bahwa terdapat potensi target penerimaan pajak tidak tercapai tahun ini mengingat pemeriksaan pajak sangat sulit dilakukan di tengah kondisi pandemi COVID-19.

“Tampaknya memang berat, bisa jadi lebih rendah dari target. Tapi kita belum bisa sebutkan angka karena terus digenjot. Kita tidak terlalu jauh shortfall,” ujarnya.

Sementara itu Febrio menyatakan meski penerimaan pajak sedang tertekan namun pemerintah yakin bahwa defisit anggaran tidak akan melebihi target dalam Perpres 72/2020 sebesar 6,34 persen yang kini terealisasi 3,05 persen.

“Itu kita relatif confidence tercapai. Di satu sisi memang penerimaan negara agak terkoreksi dari target tapi belum bisa lihat realisasi,” tegasnya, dikutip dari antara.

Tak hanya itu, menurut Febrio, defisit anggaran 6,34 persen dalam rangka menjaga perekonomian tidak terlalu dalam tersebut masih relatif lebih efektif dibandingkan dengan negara lain.

“Makanya pemerintah memastikan realisasi belanja cukup tinggi. Pajak juga harus dikejar tapi kita siap antisipasi kalau lebih rendah dari yang ditargetkan,” katanya.(qq)

Anda mungkin juga berminat