Koperasi di Bogor Diminta Perkuat Pengawasan

124

BOGOR (Garudanews.id) –
Koperasi yang ada di kabupaten Bogor diminta untuk memperkuat pengawasan dalam menjalankan operasionalnya.

“Di Kabupaten Bogor, Koperasi yang tercatat berjumlah 1500 koperasi tetapi yang aktif menjalankan koperasi hanya 500 koperasi sementara yang menjalin pertanggungjawaban usahanya kepada anggota atau melaksanakan RAT hanya 50 Persen saja,” tegas Kepala Bidang Kelambagaan dan Perizinan Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor Tatang R Suparman saat menutup acara Bimtek Penyusunan Laporan Tahunan Koperasi mewakili Kepala Dinas Koperasi dan UKM di Balai Arimbi Megamendung, Rabu (30/9/2020).

Padahal menurutnya, Koperasi diwajibkan melaksanakan pertanggungjawaban usahanya lewat Ralat Anggota Tahunan (RAT) kepada anggota sesuai dengan Undangan Undangan Nomor 19 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Rapat Anggota Koperasi (RAT).

Untuk itu, Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Bogor sebagai pembina koperasi melakukan pembinaan dengan mengundang koperasi untuk diberikan pengetahuan dan tata cara penyusunan laporan tahunan koperasi.

Tatang mengungkapkan untuk memperkuat koperasi dibutuhkan pengawasan yang baik. Karena kelemahan koperasi ada dibidang pengawasan, baik pengawasan internal maupun pengawasan eksternal.

“Dinas koperasi akan memperkuat pengawasan dan reformasi total koperasi terkait reorientasi. Dan kedepan kami akan melakukan perubahan khusus untuk pengawasan satu bidang yaitu bidang pengawasan tidak lagi menyatu dengan kelembagaan,” ujarnya

Sehingga, akan tercipta koperasi yang berkualitas dan mampu menggerakkan roda perekonomian serta mensejahterakan anggotanya. Sesuai amanat UU 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian yang mampu mewujudkan Koperasi sebagai organisasi ekonomi yang sehat, kuat, mandiri, dan tangguh, serta terpercaya sebagai entitas bisnis, yang mendasarkan kegiatannya pada nilai dan prinsip Koperasi.

Tatang berharap Koperasi yang ada di kabupaten harus menjalankan kewajibannya setiap tahunnya untuk melaksanakan RAT. Karena jika koperasi selama dua tahun tidak menjalankan RAT maka akan dikenakan peringatan.

Tuti Diana dan Zulkarnain.
“Dengan bimbingan Narasumber dari LSP2I diharapkan koperasi yang mengikuti bimtek ini bisa menyusun laporan RAT lebih baik dan benar sesuai standar akuntansi keuangan Indonesia yang berlaku,” harapnya (red)

Anda mungkin juga berminat