Kualitas Bangunan Buruk, Kepsek Saling Lempar Malasah

109

PRINGSEWU (Garudanews.id) – Setelah ramai diberitakan di beberapa media online, terkait pembongkaran pembangunan jamban atau tolilet Sekolah Dasar Negeri 04 Wates Timur Kecamatan Gadingrejo Kabupaten Pringsewu Lampung, kini pihak kepala sekolah setempat saling lempar kesalahan.

Bahkan pihak kepala sekolah enggan disalahkan. Dengan dalih pembongkaran bangunan itu karena terjadi kesalahan atas bahan material berupa kayu yang terpasang diketahui tidak sesuai spak.

Kepsek SDN 04 Wates Timur, Meliati, mengaku bahwa pihaknya sudah memperbaiki atas kesalahan yang menurutnya bukan kesalahan pihak kepala sekolah selaku pengguna anggaran. Namun ia menuding pelaksana dan pihak pendamping fasilitator  atau pihak komite yang harus bertanggung jawab.

Meliati mengakui bahwa sebelumnya sudah mengingatkan pihak pelaksana dan berkoordinasi kepada pendamping fasitator, terkait jenis bahan bangunan tersebut . Namun menurut Meliati, pihak pelaksana dan pendamping sudah menyatakan bahwa bahan tesebut sudah sesuai.

“Saya sudah mengingatkan sebelum bahan tersebut dibeli dan mereka mengatakan bahwa kayu tersebut sudah bagus,” ucap Meliati saat dihubungi wartawan baru-baru ini.

Pernyataan Meliati berbanding balik apa yang disampaikan pihak pendamping atau fasilitator, yang bernama Faisal. Dia mengakui kalau terjadi kesalahan atas pemasangan bahan kayu racuk/ asal yang mereka pasang. Dan segera untuk membongkar bangunan tersebut, dengan alasan sebelumya pihak pelaksana  tidak mendapatkan bahan yang layak di toko.

Faisal juga mengucapkan banyak terimakasih atas peran media terhadap kontrol sosial pembangunan.

Kenyataan yang awak media temukan di lapangan bahwa  pembongkaran bangunan tersebut terjadi setelah pelaksanaan pembangunan tersebut tersorot oleh awak media sebagai cermin pembangunan pemerintah.

Pihak terkait dalam hal ini pemerintah pusat dan daerah dan para penegak hukum bisa melihat bagaimana sistem pekerjaan dibawah yang perlu sekali pengawasan sehingga anggaran yang bersumber dari rakyat bisa digunakan maksimal. Karena ini salah satu kecil dari banyaknya pembangunan pemerintah yang perlu ada tindakan.

Artinya kalau tidak ada sanksi yang sesuai dengan aturan yang ada, tidak akan membuat efek jera untuk yang lain.

Sangat disayangkan Kepala sekolah setempat juga diduga tidak memperhatikan sisitem informasi publik yang juga di tuangkan dalam aturan terkait informasi pembangunan yang perlu dilihat masyarakat. (Nur/Dod)

Anda mungkin juga berminat