Matinya Civil Sociaty di Rezim Sipil

134

JAKARTA (Garudanews.id)  – Reformasi ditandai dengan tumbangnya rezim otoriter otokratik ke berkembangnya rezim demokratik pluralisme, salah satu ciri dari terjadinya reformasi adalah karena gagalnya konsolidasi elit di tingkat pusat terhadap penawaran yang dilakukan oleh penguasa atau rezim yang berkuasa saat itu yang dianggap sebagai rezim otoriter.

Dimana penguasa menggunakan kekuatan militer dalam menjalankan semua pencapaian kebijakan. Tentu bagi bangsa Indonesia sudah melewati bagian dari sejarah kelam tersebut.
Sebut saja Indonesia pernah mengalami beberapa periodesasi dalam menjalankan.

Direktur eksekutif Progress Indonesia (PI) Idrus Mony mengungkapkan, sistem ketatanegaraan baik dari sisitem politik maupun sistem pemerintahan dari rezim orde lama hingga rezim orde baru yang mana partisipasi publik dikekang dan dibatasi dalam penyampaian pendapat, hal ini terjadi khususnya pada rezim orde baru. Seperti kontrol negara saat itu begitu ketat.

“Kita bersyukur dengan adanya reformasi yang terjadi pada tahun 1998 terjadi peralihan kekuasaan yang ditandai dengan tumbangnya rezim orde baru ketika itu,” kata Idrus kepada awak media di Jakarta, Selasa (29/9/2010).

Ekspektasi publik, kata Idrus, tentunya sangat gembira bukan saja dari perspektif nasional namun juga dari perspektif geopolitik regional maupun global.

Hal ini karena Indonesia dianggap sudah dapat menjalankan kebebasan dalam penyampaian pendapat di muka umum dan diberikan ruang untuk mengoreksi siapapun penguasa yang
dianggap melenceng dalam melaksanakan amanat konstitusi lebih-lebih Indonesia sudah dapat dianggap menghargai HAM sebagaimana yang di cantumkan dalam Declaration of Human Right yang disampaikan oleh organisasi dunia PBB.

“Namun kebebasan dalam memberikan pendapat, akhir-akhir ini terasa mulai terancam di negeri kita. civil sociaty sebagai pressure group yang dijamin dalam secara konstitusional saat ini dirasakan publik mulai mengalami kemunduran, bahkan mulai dibatasi dalam serangkaian kegiatan yang bertujuan sebagai control terhadap semua kebijakan yang dilakukan pemerintah,” ungkap Idrus.

Pertanyaan besarnya adalah masihkah bangsa ini menganut sistem pemerintah demokrasi?
Jika, demikian, kata Idrus, maka logika sederhananya adalah kenapa negara membatasi kelompok-kelompok sipil dalam penyampaian pendapat di ruang publik?

“Atau memang benar rezim saat ini sudah mulai merasakan apa yang dilakukan oleh kelompok sipil sebagai sebuah ancaman terhadap pemerintah dalam hal ini rezim yang berkuasa.

“Seperti kejadian di Gedung Joang 45 di jalan Mayjen Sungkono Surabaya sepatutnya tidak terjadi jika kita memahami betul esensi berdemokrasi. Sepanjang bukan menjadi ancaman buat negara, sesungguhnya kebebasan dalam penyampaian pendapat di muka umum itu dijamin oleh konstitusi UUD NRI 1945 pasal 28,” kata Idrus.

Idrus berpendapat, seharusnya pemerintah merangkul kelompok yang dianggap dalam perspektif
negara sebagai sebuah ancaman untuk melakukan dialog untuk didengarkan pandangan terkait dengan maksud dan pandangan dari kelompok masyarakat sipil atau dilakukan semacam diskusi publik untuk terlaksananya pola komunikasi yang baik antara negara dengan masyarakatnya.

Dia berpandangan, biar publik yang menilai, jika memang gagasan yang dihadirkan bertentangan dengan semangat konstitusi negara maka sudah tentu akan di abaikan oleh publik.

“Kondisi saat ini yang kita hadapi sangat berbahaya dalam berdemokrasi apalagi partisipasi publik mulai terancam. Jangan sampai ada adagium lagi yang berkembang bahwa sepertinya ada Aksioma pokitik yang sengaja di rancang bahwa kita lebih cenderung menajamkan konflik daripada mencari konsensus,” katanya.

Sebagai kepala pemerintahan dalam hal ini presiden, harus dapat melihat fenomena ini sebagai suatu ancaman kebebasan penyampaian pendapat. “Jika ini terjadi maka, anggapan publik akan kembali lagi menganggap bahwa kita mengalami kemunduran seperti rezim-rezim sebelumnya,” pungkasnya. (Mam)

Anda mungkin juga berminat