Minta DPRD Kota Bekasi Tegas Terhadap Kebijakan Pemkot Bekasi, Mahasiswa Blokade Jalan Chairil Anwar

556

BEKASI, (Garudanews.id) – Ratusan mahasiswa geruduk kantor DPRD Kota Bekasi. BEM dari Universitas Mitra Karya dan Tribuana tersebut datang ke gedung dewan untuk meminta ketegasan dari DPRD Kota Bekasi terhadap kebijakan Pemerintah Kota Bekasi terkait dengan anggaran bantuan pendidikan mahasiswa.

Pada tahun 2019 Pemerintah Kota Bekasi telah mencanangkan program bantuan pendidikan bagi mahasiswa yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Bekasi. Melalui peraturan walikota nomor 50 tahun 2019 tentang pemberian bantuan pendidikan bagi mahasiswa dan dilanjutkan dengan surat edaran Dinas Pendidikan Kota Bekasi.

“Hal ini menunjukkan peran besar yang dilakukan oleh pemerintah kota eksekutif dalam pelaksanaan program bantuan biaya pendidikan, pertanyaannya, di mana peran lembaga legislatif atau DPRD Kota Bekasi,” ucap Korlap Aksi Rafli Widhiantara di depan gedung DPRD Kota Bekasi jalan Chairil Anwar, Margahayu Kota Bekasi, pada Kamis (24/09).

Dalam tuntutannya, para mahasiswa menyampaikan 4 tuntutan kepada DPRD Kota Bekasi, yaitu Transparansi Anggaran Bantuan Pendidikan Mahasiswa, Meminta DPRD untuk bertindak tegas terhadap kebijakan Eksekutif, meminta DPRD untuk memanggil pihak terkait untuk mengklarifikasi program bantuan pendidikan mahasiswa dan Verifikasi ulang Program Bantuan Pendidikan Mahasiswa.

“Demikian poin tuntutan yang kami sampaikan agar dapat didengar oleh para perwakilan rakyat kota Bekasi, bahwasanya setiap kebijakan yang diambil haruslah atas kepentingan yang menguntungkan rakyat bukan kepentingan pribadi atau golongan,” katanya.

Sementara itu, anggota Komisi 1 Eka Widiyani Latif sempat menemui mahasiswa namun ditolak oleh mahasiswa karena tidak ada korelasinya dengan komisi 1, karena seluruh anggota komisi IV tidak berada di tempat. Mahasiswa enggan melakukan diskusi dengan anggota komisi 1 tersebut.

Dalam aksi tersebut, sempat terjadi kericuhan antara mahasiswa dengan aparat polisi dan satpol PP yang berjaga di gerbang DPRD. Namun situasi tersebut tidak berlangsung lama. Namu kemudian para peserta aksi memblokade semua ruas jalan Chairil Anwar hingga terjadi kemacetan parah.

Arus lalu lintas sempat dialihkan oleh petugas yang berjaga selama aksi unjuk rasa berlangsung. Akhirnya anggota DPRD dari Komisi IV Ibnu Tanjung menemui para peserta unjuk rasa dan mendengarkan tuntutan mahasiswa.

“Sebenarnya kewenangan ini tidak pada DPRD namun kewenangan pusat, tapi tentu kita akan fasilitasi keinginan dari rekan-rekan mahasiswa,” kata Ibnu Tanjung.

Ibnu Tanjung juga menegaskan bahwa DPRD Kota Bekasi hanya berkewenangan pada dunia pendidikan tingkat dasar dan menengah. Sedangkan untuk Universitas menjadi kewenangan pemerintah pusat.

“DPRD Kota Bekasi hanya berkewenangan pada SD dan SMP, sedangkan SMA pada Provinsi dan perguruan tinggi pada pemerintah pusat, namun tentunya apa yang menjadi keluhan ade-ade sekalian akan kita jembatani dan komunikasikan dengan pemerintah kota Bekasi,” tambahnya.

Setelah sempat berdialog dengan anggota Komisi IV DPRD Kota Bekasi, para mahasiswa kemudian membubarkan diri dengan melakukan Long Match di sepanjang jalan Chairil Anwar, Bekasi Timur. (Mam)

Anda mungkin juga berminat