PMPRI Soroti Kinerja Tim Akselerasi Pembangunan Bentukan Gubernur Jabar

175

BANDUNG (Garudanews.id) – Tim Akselerasi Pembangunan (TAP) yang dibentuk melalui Keputusan Gubernur Jawa Barat No.060.1/kep.1244-org/2018, yang terdiri dari berbagai latar belakang yang diharapkan dapat membantu program dan janji politik Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, namun dalam perjalannanya tidak dapat menunjukan kinerja yang dan harapkan.

Hal ini di lihat dalam rapat Badan Anggaran yang di laksanakan antara pemerintah Jawa Barat selaku eksekutif dan DPRD Provinsi Jawa Barat selaku legislatif.

Ketua LSM pemuda mandiri peduli rakyat Indonesia (PMPRI), Rohimat menuding  keberadaan TAP melampaui batas kewenangan. Sebab, bila dilihat dari hukum administrasi negara, hal itu jelas tidak relevan.

“Bahwa pada prinsipnya kami masyarakat mendukung apapun langkah gubernur dalam membanguan Jawa Barat, tapi kami tidak akan tinggal diam apabila tata kelola pemerintah Jawa Barat dinilai tidak efektif apalagi berbau KKN dalam menjalankan programnya,” ujar Rohimat yang akrab disapa Joker ini, seperti dalam keterangan persnya, Senin (14/9/2020).

Joker mengungkapkan, berdasarkan informasi yang dihimpun, pihaknya mensinyalir ada oknum TAP yang bermain dalam proyek yang menjadi program dari Provinsi Jawa Barat. Oleh karenanya, Joker mendesak Gubernur untuk segera membubarkan TAP tersebut.

“Bahkan, LSM PMPRI akan melakukan aksi besar-besaran sebagai bentuk protes dan mendesak Gubernur Jabar untuk membubarkan TAP yang sarat dengan KKN itu,” tegas Joker. (Meng)

Anda mungkin juga berminat