Presiden Ungkap, Rata-rata Kasus Aktif Covid-19 Menurun, Dibawah Dunia

115

JAKARTA (Garudanews.id): Presiden Joko Widodo mengungkapkan, rata-rata kasus aktif di Indonesia sebesar 22,46% sedikit di bawah kasus aktif dunia yakni 23,13%, per 27 Sept 2020.

Jika dibandingkan bulan lalu, rata-rata kesembuhan sebesar 73,76%, lebih rendah daripada rata-rata dunia sebesar 73,85%. Sedangkan, rata-rata kematian atau case fatality rate (CFR) juga menurun, dari 4,33% menjadi 3,77%.

“Ini penting sekali, sehingga kita harapkan nanti angka kematian akan semakin menurun, kemudian angka kesembuhan akan semakin lebih baik lagi,” kata Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam pembukaan Rapat Terbatas secara virtual yang membahas Laporan Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (PC-PEN) di Jakarta, Senin (28/9/20).

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto sebagai Ketua Komite PC-PEN menjelaskan, per 25 September 2020, tingkat keterisian tempat tidur (TT) atau bed occupancy ratio (BOR) ICU dan isolasi sebesar 46,29%. Angka tersebut didapat dari jumlah kapasitas keterisian TT sebesar 21.619 dari jumlah total TT sebanyak 46.705.

Ada empat provinsi yang perlu perhatian khusus karena BOR yang masih tinggi yaitu, Riau (73%), Banten (68%), Bali (62%), and DKI Jakarta (61%). Selain Bali dan DKI Jakarta, BOR ketujuh provinsi prioritas lainnya yakni, Jawa Timur (42%), Jawa Barat (55%), Jawa Tengah (40%), Sumatera Utara (45%), Sulawesi Selatan (29%), Kalimantan Selatan (33%), dan Papua (38%).

Airlangga juga mengungkapkan beberapa hal yang sudah dan akan dilakukan pemerintah dalam mengurangi angka kematian akibat Covid-19 antara lain, peningkatan/pengembangan kapasitas rumah sakit (RS), penyiapan fasilitas isolasi mandiri di Wisma Atlet Kemayoran dan Hotel untuk orang tanpa gejala (OTG), pemisahan kelompok komorbid, jika tertular, segera intervensi medis dan, perlindungan terhadap kelompok rentan, dengan penyusunan kebijakan lebih ketat, misalnya work from home (wfh).

Berikutnya adalah, pasien Covid-19 harus segera mendapatkan pertolongan medis, tidak menunggu kondisi gejala berat dan kritis, isolasi bagi OTG dapat dilaksanakan terpusat (misalkan di hotel), standarisasi perawatan pada RS rujukan Covid-19, audit protokol kesehatan pada rumah sakit, perlindungan terhadap tenaga kesehatan, serta test PCR gratis bagi tenaga kesehatan.

Dalam hal perkembangan dan persiapan pelaksanaan vaksinasi, ujarnya tengah disiapkan Rancangan Peraturan Presiden (Ranperpres) Pengadaan dan Distribusi Vaksin Covid-19, roadmap pelaksanaan vaksinasi, serta pembuatan dashboard tracing vaccine program.

“Dashboard tersebut untuk melacak siapa yang mendapatkan vaksin dan bagaimana efektivitas pelaksanaan vaksinasi di lapangan. Perhitungan total kebutuhan anggaran untuk vaksin adalah sebesar Rp37 triliun untuk periode 2020-2022, dengan estimasi uang muka Rp3,8 trliun pada 2020 ini. Sementara, dalam RAPBN 2021 telah dialokasikan sebesar 18 triliun untuk program vaksinasi,” ucapnya. (ina)

Anda mungkin juga berminat