Ketua PBNU Berikan Pandangannya Terkait Omnibus Law

454

BEKASI, (Garudanews.id) – Omnibus Law atau Undang-undang cipta kerja sudah disahkan oleh DPR RI beberapa waktu lalu. Namun, bersama dengan itu, aksi protes besar-besaran disuarakan berbagai kalangan terutama buruh dan mahasiswa. Ketua PBNU Said Aqil Siradj memberikan pandangannya terkait hal tersebut.

Ia menilai bahwa undang-undang Cipta Kerja tidak seimbang dan hanya menguntungkan kelompok pengusaha dan konglomerat, namun menindas nasib rakyat kecil terutama buruh.

“Kita harus punya sikap yang tegas, untuk mari kita cari jalan yang elegan yang seimbang yang tawasud. Kepentingan konglomeratnya kita jamin namun kepentingan buruh dan rakyat kecil pun harus kita jamin, hal yang menyangkut pertanahan, yang menyangkut ketahanan pangan dan pendidikan,” ujar Said Aqil Siradj melalui Chanel YouTube pada Minggu (11/10).

Ia berpendapat bahwa pendidikan Seperi dianggap sebuah perusahaan dengan balutan bisnis. Judicial review merupakan cara elegan untuk menyuarakan keberatan atas undang-undang Omnibus Law.

“Kita harus bersuara namun dengan cara elegan demi warga NU, demi NU dan demi Wasafiyah, moderasi dalam membangun masyarakat yang modern, tidak boleh mengorbankan rakyat kecil,” tambahnya.

Ia juga berpendapat bahwa undang-undang dasar 1945 nomor 33 hanya sebuah catatan kertas yang tidak diimplementasikan dengan baik oleh pengusaha dan kalangan elit.

“Bahkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin apalagi siera sekarang ini semakin bebas liberal kapitalis yang membuat rakyat kecil semakin tertindas,” ungkap Said Aqil.

Menurutnya, kekayaan Indonesia yang melimpah dari segala sektor seharusnya dapat memberikan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia jika dapat dikelola dengan baik dan adil. (Red)

Anda mungkin juga berminat