Soal UU Omnibus Law, Golkar Dinilai Terjebak Permainan Politik PDIP

118

JAKARTA (Garudanews.id) – Lembaga Kajian Kebijakan Daerah (LK2D) Usman Priyanto menilai suara partai politik pendukung pengesahan undang-undang Omnibus Law Cipta Kerja, pada Pilkada serentak 2020, maupun pemilihan umum legislatif 2024 mendatang, diprediksi bakal terjun bebas.

Hal tersebut menyusul dengan aksi demonstrasi dari sejumlah elemen masyarakat yang menolak pengesahan undang-undang Omnibus Law yang dinilainya tidak berpihak kepada masyarakat.

Padahal, kata Usman, DPR merupakan representasi dari rakyat. Akan tetapi dalam pengesahan UU Omnibus Law DPR seolah enggan mendengar aspirasi publik yang menghantarkannya ke kursi parlemen.

“Ini tentunya menjadi catatan bagi masyarakat, di mana pada Pemilu lalu mendukung partai yang telah menggolkan UU Omnibus Law itu. Tapi masyarakat saat ini sudah cerdas, dan aksi demonstrasi menolak UU Omnibus Law itu menjadi puncak kekesalan masyarakat kepada partai,” ujar Usman kepada wartawan di Jakarta, Jumat (16/10/2020).

Terlebih, saat pengesahan undang-undang tersebut wakil ketua DPR RI Aziz Syamsuddin yang juga politisi Golkar itu paling mendominasi untuk menangkis serangan partai yang tidak mendukung UU Omnibus Law.

Persoalan itu mengindikasikan bahwa Partai Golkar seolah sebagai salah satu partai yang paling ngotot untuk menggolkan UU Omnibus Law.

Padahal, PDIP sebagai partai pendukung utama pemerintah yang seharusnya paling ngotot untuk menggolkan Omnibus Law, akan tetapi fenomena yang menarik PDIP seakan menggeser beban berat itu kepada Partai Golkar.

Indikasinya, Aziz Syamsuddin sebagai Wakil Ketua DPR seperti menjadi Jubir DPR agar UU Omnibus Law untuk disahkan, yang selanjutnya dijalankan oleh pemerintah. Sementara itu pada kesempatan yang lain, Aziz pun memberikan argumentasinya kenapa UU Omnibus Law itu disahkan.

“Padahal sidang paripurna pengesahan UU Omnibus Law itu, ada Ketua DPR yang seharusnya memiliki kewenangan penuh memberikan argumentasi kepada publik soal pengesahan UU tersebut. Tapi justru Ketua DPR RI Puan Maharani tidak banyak bicara soal perdebatan itu,” kata Usman.

Usman berpendapat bahwa Partai Golkar telah terjebak dalam permainan politik PDIP. Bahkan publik menilai UU Omnibus Law hanya memenuhi syahwat politik Partai Golkar. (red)

Anda mungkin juga berminat