Ketua PDI-P Aceh Utara Tuding KIP Menyalahi Prosedur Penetapan Pleno Pemutakhiran DPB

777

Lhoksukon (Garudanews.id) – Ketua Dewan Perwakilan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Aceh Utara Muhammad Azhar menjelaskan bahwa hasil pemantauan Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilaksanakan oleh Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh Utara tidak sesuai dengan tekhnis SE KPU 181. Jumat, (27/11/2020).

Menurutnya ada dua kesalahan prosedur yang dilakukan oleh KIP Aceh Utara terkait Pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB).

“Pertama, adanya rekapitulasi dan pleno Penetapan DPB dengan tidak mengundang Partai Politik. Kedua, KIP Aceh Utara tidak melakukan verifikasi data dengan memasukkan data daftar penduduk potensial pemilih pemilu (DP4) dari Disdukcapil, Sehingga tidak memuat pemilih potensial dan yang TMS. Misalnya, penduduk terbaru yang telah melakukan perekaman KTP elektronik, meninggal dunia, menjadi TNI/POLRI atau sebaliknya, pindah status dari WNI menjadi WNA, penduduk yang genap berusia 17 tahun, sudah menikah, serta perubahan nama/alamat domisili,” jelasnya.

Tidak hanya itu, pria yang akrab disapa Azhar GRAM itu juga mempertanyakan, Penetapan pemutakhiran Daftar Pemilih Berkelanjutan (DPB) yang dilaksanakan oleh KIP Aceh Utara dari Periode Bulan Maret sampai dengan September 2020 tanpa berkoordinasi dan mengundang Partai Politik, ada apa ini? Tanya Azhar.

Alumni sekolah Demokrasi Aceh Utara itu juga meminta kepada KIP Aceh Utara untuk tidak menyalahkan pihak lain dalam masalah ini seperti dalam pemberitaan sebelumnya mereka malah menyalahkan Partai Politik yang tidak melaporkan.

“sebenarnya itu tugas siapa, dan mereka juga tidak pernah berkoordinasi dengan Kami Partai Politik, seperti yang saya jelaskan tadi bahwa mereka tidak pernah mengundang Partai Politik dalam setiap penetapan DPB, kecuali hasil penetapan bulan Oktober kemarin itu yang dilaksanakan di bulan November” jelasnya

“Itu pun awalnya mereka hanya membacakan hasil di depan Kami Para Pimpinan Partai Politik dan kemudian langsung mau ditetapkan tanpa memberikan kesempatan bagi kami untuk mengoreksi dan memberikan masukan kepada mereka terkait data-data tersebut yang akan mereka tetapkan, nah disini jelas sekali bahwa mereka mengundang Kami partai politik hanya sebagai formalitas saja untuk menjadi saksi dan mengamini hasil kerja mereka yang dinilai masih premature” tegasnya.

Pria yang melekat dengan kaca mata hitam itu, menyambungkan, ” Jika memang mau bekerja dengan benar, semestinya jauh-jauh hari KIP dapat mengundang Partai Politik pada rapat Pleno sebelumnya atau koordinasi baik partai maupun dengan semua pihak terkait supaya ada solusi yang baik, jangan malah meyikut sana sini ketika ada persoalan, bukannya mencari solusi, malah melemparkan handuk kepada orang lain, untuk menutupi bobroknya sendiri” tutup Azhar. (Syahrul)

Anda mungkin juga berminat