Pemkab Bekasi Terancam 5 Gugatan Melawan Hukum

110

BEKASI, (Garudanews.id)– Pemkab Bekasi saat ini dihadapi dengan lima gugatan hukum. Salah satunya, berkaitan dengan upaya melawan hukum yang saat ini sedang dipersidangkan di Pengadilan Negeri Cikarang.

”Untuk itu gugatan upaya melawan hukum sudah masuk pada memberikan jawaban. Jika dalam pidana umum biasanya disebut pledoi,” ujar Kepala Bagian Hukum Kabupaten Bekasi, Donny Sirait.

Gugatan upaya melawan hukum itu dilayangkan perusahaan pemenang proyek revitalisasi Pasar Baru Cikarang beberapa tahun lalu. Pemenang proyek menggugat Pemkab Bekasi karena dinilai menyalahi aturan setelah melakukan pemutusan kontrak kerja sama.

Donny memastikan pihaknya memiliki bukti yang cukup untuk memenangkan perkara ini. Salah satu faktor yang dikuatkan yakni penilaian terhadap perusahaan pemenang lelang yang dianggap wanprestasi.

”Salah satunya tentang wanprestasi. Tapi kami memiliki bukti kuat yang akan disampaikan di sidang jawaban nanti,” katanya.

Selain kasus tersebut, tiga gugatan lainnya yakni kepemilikan lahan yang dilayangkan ahli waris. Gugatan tersebut terdaftar di Pengadilan Negeri Cikarang.

Pertama, gugatan lahan menyangkut sebidang tanah yang terdapat bangunan Sekolah Dasar Negeri Sukamanah 02 Kecamatan Sukatani.

”Dulu sekolah ini termasuk sekolah Inpres yang sesuai  program pemerintah pusat tentang pengentasan buta huruf. Pusat memiliki anggaran untuk membangun sekolah. Pemerintah daerah tingkat dua yang menyiapkan lahannya,” ucapnya.

Kedua, gugatan lahan pembibitan di Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani. Meski digugat, Donny menegaskan Pemkab Bekasi memiliki bukti kepemilikan yang sah terkait dua gugatan lahan tersebut.

”Kami memiliki sertifikatnya dan terdaftar sebagai aset Pemkab Bekasi,” ungkapnya.

Kemudian gugatan hukum yang dihadapi Pemkab Bekasi untuk yang ketiga yakni berkaitan atas tanah kas desa di Desa Setia Asih Kecamatan Tarumajaya.

”Untuk kasus ini ada tujuh pihak yang tergugat. Namun beberapa dicabut termasuk Pemkab Bekasi sehingga dianggap tidak ada gugatan,” katanya.

Sedangkan satu gugatan lainnya yakni terkait Surat Keputusan Bupati tentang pengangkatan Direktur Utama PDAM Tirta Bhagasasi. Berbeda dengan sebelumnya, gugatan ini dilayangkan perwakilan masyarakat ke Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung.

Donny mengatakan, pihaknya berkoordinasi dengan sejumlah dinas yang berkaitan dengan gugatan. Dari koordinasi tersebut, Pemkab Bekasi memiliki bukti yang kuat untuk melawan gugatan.

“Seperti yang sekolah, kami koordinasinya dengan Dinas Pendidikan. Kalau lahan pembibitan dengan Dinas Pertanian,” jelasnya.

”Jadi belum ada yang sampai putusan. Semuanya sedang proses. Jadi nanti kita tunggu saja, kami siapkan strategi-strategi untuk menghadapi gugatan,” lanjutnya. (Sygy)

Anda mungkin juga berminat