Pemkot Bandung Dinilai Kurang Serius Tangani BUMD PD Pasar Bermartabat

130

KOTA BANDUNG (Garudanews.id) – LSM Pemuda Mandiri Peduli Rakyat Indonesia (PMPRI) menyoroti permasalahan sejumlah persoalan kebijakan pemerintah KotaBandung, di antaranya terkait dengan sengkarut perusahaan daerah (PD) Pasar Kota Bandung yang hingga kini belum kunjung usai.

“Dari persoalan pelayanan, aset, retribusi sampai kepada seleksi jajaran direksi dan lainnya. Pemerintah Kota Bandung, pada hal ini adalah PD Pasar Kota Bandung selalu menjawab berbelit-belit dalam hal kejelasan aset tersebut. Belum lagi penyimpangan retribusi dan alih fungsi tak kunjung diselesaikan. Dengan demikian, bagaimana para perangkat Direksi bisa bekerja dengan target tertentu. Atau bagaimana Wali Kota sebagai owner bisa menghitung target pendapatan,” ujar Ketua Umum PMPRI Rohimat  atau yang akrab disapa Joker, Jumat (21/1/2020)

Joker mengatakan bahwa carut marutnya PD Pasar adalah hal yang tidak usai dari dulu sampai saat ini. Wali Kota Bandung sebagai owner dinilai tidak serius menangani pasar tradisional. Bahkan dia menduga Walkot bandung itu tidak paham atau tidak mengetahui yang sesungguhnya persoalan pasar tersebut. Bagaimana aset berkurang serta pendapatan yang tidak jelas. Belum lagi penyimpangan yang masif di lingkungan PD Pasar dalam hal pendapatan.

Dia mencontohkan, seperti persoalan pasar Gempol yang sangat jelas fungsi nya berubah dari pasar menjadi tempat hunian, dan masih banyak lagi alih fungsi tersebut. Selain itu adanya dugaan  penyimpangan pembangunan kios-kios diatas drainase seperti di pasar Ciroyom. Belum lagi alih fungsi lahan parkir yang menjadi tempat berjualan seperti di pasar Ujung Berung dan masih banyak hal yang lain nya.

“Dalam tata kelola keuangan, saya menduga ada penyimpangan dalam pertanggung jawaban keuangan dan pengelolaan anggaran miliaran rupiah di swadayakan, atau ada istilah yang tidak di kenal di lingkungan PD Pasar tentang anggaran BDD,” ujar Joker.

Dia mengaku mendapatkan informasi bahwa belum selesainya laporan pertanggung jawaban. Belum lagi retribusi yang dicuri oknum karyawan jutaan rupiah yang tidak diselesaikan dengan benar.

Joker menduga masih banyak kasus lain terkait dengan PD Pasar di Kota Bandung . Oleh karena itu, pihaknya Wali Kota dalam hal ini sebagai owner dan SKPD yang menangani pasar agar serius dalam menangani persoalan di lingkungan PD Pasar tersebut.

Menurut Joker, dalam kasus PD Pasar di Kota Bandung, pihaknya menuding adanya kelemahan dalam pengawasan dari lembaga penegak hukum. Seperti inspektorat, DPRD, Kejaksaan dan Kepolisian.

“Kami PMPRI dalam waktu dekat ini akan menggelar kajian tentang pasar tradisional bersama beberapa lembaga lain dan juga melibatkan Kejaksaan dan Kepolisian dengan berbekal beberpa data dan temuan yang ada pada kami. Sebelumnya kami akan menggelar aksi dan audensi dengan pemerintah Kota Bandung,” pungkasnya.

Anda mungkin juga berminat