Warga Minta Penegak Hukum Usut Tuntas Penyimpangan Anggaran Desa Karangbahagia

147

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Warga masyarakat Desa Karangbahagia, Kecamatan Karangbahagia, kembali meminta penegak hukum untuk mengusut tuntas dugaan penyimpangan anggaran pekerjaan jalan lingkungan (jaling) yang diduga melibatkan Kepala Desa (Kades) Karangbahagia.

Salah satu warga Desa Karangbahagia, Suhaeb Rizal, mengaku pihaknya sudah enam bulan yang lalu melaporkan adanya dugaan penyimpangan anggaran tersebut, namun sampai sekarang belum ada tindaklanjut dan perkembangan dari laporan tersebut.

Pertama laporan tersebut ditujukan ke pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang pada tanggal 5 Juni 2020, kemudian ke bagian Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Polres Metro (Polrestro) Bekasi pada tanggal 15 Juni 2020.

“Kami meminta penegak hukum untuk menindaklanjuti laporan tersebut, dan berpihak kepada yang benar. Kami akan mengawal proses penanganan kasus ini sampai tuntas,” tegasnya kepada para awak media.

Dikatakan Rizal, dalam kasus tersebut, aparatur desa diduga telah melakukan tindakan korupsi dengan bukti Laporan Pertanggung Jawaban (LPJ) fiktif yang dibuat tahun 2019, sementara pekerjaan baru dilakukan tahun anggaran 2020.

“Kami terus berjuang menuntut keadilan supaya masyarakat tidak terus menerus dirugikan. Karena ini merupakan tindak kejahatan, kedua lembaga penegak hukum harus segera menyikapinya, mungkin ada tahapan dan prosedur yang harus ditempuh oleh instansi terkait ya, kami pun belum tahu itu,” ungkapnya.

Di tempat yang sama, salah satu Tokoh Masyarakat Desa Karangbahagia, Sunardi, mengaku setelah dilaporkan ke pihak penegak hukum, pihak aparatur desa baru mengerjakan tiga titik proyek jaling secara bersamaan, itupun dilakukan secara tertutup dan tidak diketahui oleh stakeholder terkait.

Ketiga titik tersebut adalah di Jalan Gang Amil Suhaimi, kemudian Jalan Gang SMS Lanjutan, serta Gang Gultom dengan total anggaran di dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) Tahun 2019 mencapai Rp185 juta.

“Kami juga melihat hasil pekerjaan dibawah standar dan asal jadi. Kami akan mendorong supaya laporan tersebut untuk ditindaklanjuti oleh penegak hukum, karena ini kan bagian dari pemerintahan yang bersih, khususnya di Desa Karangbahagia, kami mau di desa ini tertib administrasi,” tandasnya. (red)

Anda mungkin juga berminat