Anggota Komisi IX DPR RI Minta Izin BPOM Bagi Pelaku UMKM Digratiskan

122

JAKARTA (Garudanews.id) – Pelaku Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) berharap agar biaya pengurusan izin edar dari Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM) dapat digratiskan, yang selama ini dikenakan biaya masuk dalam PNBP.

Pernyataan itu disampaikan anggota Komisi IX DPR RI Yahya Zaini dalam menyampaikan aspirasi dari pelaku usaha saat sosialisasi fasilitisasi izin edar obat tradisional dan pangan olahan bersama Balai Besar BPOM Surabaya di Gresik, Jawa Timur, baru-baru ini.

“Terkait aspirasi tersebut, saya berkomitmen untuk memperjuangkan kepada pemerintah, khususnya kepada BPOM. Apalagi saat ini Komisi IX sedang membahas RUU Pengawasan Obat dan Makanan, dimana substansi  hal tersebut dapat dimasukkan menjadi norma atau ketentuan dalam UU,” ujar politisi Fraksi Partai Golkar tersebut dalam siaran persnya, Selasa (1/12/2020).

Menurut Yahya, dalam Undang-Undang (UU) Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja sudah diatur mengenai sertifikat halal bagi UMKM diberikan secara gratis atau biayanya ditanggung oleh Pemerintah. Senada dengan hal itu, mengapa pengurusan izin edar dari BPOM untuk produk usaha mikro dan kecil juga tidak digratiskan. Ini penting untuk mendorong kemajuan UMKM sebagai pilar ekonomi rakyat.

“Untuk itu, dibutuhkan komitmen yang kuat dari pemerintah dan DPR jika ingin mendapat payung hukum dalam  undang-undang. Sekali lagi yang perlu dibantu hanya yang masuk skala mikro dan kecil saja, sedangkan usaha menengah tidak perlu karena masuk kategori mampu,” tegas Anggota DPR RI dapil Jawa Timur VIII itu.

Selanjutnya, ia menjelaskan banyak manfaat yang dapat diperoleh produk UMKM setelah mendapat izin edar BPOM. Antara lain, produk beredar secara legal, dijamin keamanan, mutu dan manfaat atau gizinya, meningkatkan daya saing, memperluas pemasaran, meningkatkan kepercayaan masyarakat, serta dapat memberikan nilai tambah bagi produk tersebut. (red)

Anda mungkin juga berminat