Front Pembela Honorer Indonesia Ancam Laporkan Bupati ke KPK

119

BEKAS (Garudanews.id) – Ratusan guru yang tergabung dalam Front Pembela Honorer Indonesia (FPHI) Kabupaten Bekasi, merasa kecewa dengan sikap Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, lantaran saat mereka melakukan aksi damai, orang nomor satu di Kabupaten Bekasi itu tidak mau menemui.

Ketua FPHI Bekasi, Andi Heryana mengancam bahwa pihaknya akan melaporkan dugaan pelanggaran terkait pidana korupsi yang dilakukan oleh Eka (bupati-red) dengan mendatangi kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Namun demikian, Andi tidak menyebut kasus apa yang akan dilaporkan ke KPK. Sebab pihaknya terlebih dahulu akan berkomunikasi dengan pihak kepolisian untuk meminta izin unjuk rasa.

“Mengingat saat ini masih kondisi pandemi Covid-19, sehingga pihaknya akan menempuh prosedur,” ujar Andi dalam keterangannya belyum lama ini.

Andi  menegaskan, para guru sudah sering dibohongi, selain salah satunya soal status kepegawaian belum jelas. Untuk masalah honor, kata Andi, Bupati Eka hanya janji semata lebih.

“Padahal Eka pernah berjanji bahwa gaji kami akan naik Rp1 juta per orang di tahun 2021. Tapi jika dilihat di anggaran, tidak sampai segitu,”  ucap Andi.

Andi menjelaskan, saat ini dirinya beserta para tenaga pendidik non Aparatur Sipil Negara (ASN), hanya mendapat honor sebesar Rp1,8 juta per bulan.

Jumlah tersebut terbilang jauh dari nilai ideal. Bahkan, kurang dari setengah upah minimum Kabupaten Bekasi 2021 yang mencapai Rp4,7 juta.

Minimnya honor yang diterima para tenaga pendidik, ini telah berulang kali disuarakan melalui aksi unjuk rasa, bahkan harus bermalam di depan gerbang  Pemkab Bekasi.

Desakan para guru honorer pun berbuah hasil, setelah perwakilan mereka dipanggil langsung ke kediaman Bupati Bekasi, Eka Supria Atmaja, di Lemah Abang, Cikarang Utara.

Lanjut Andi, dalam pertemuan yang berlangsung pada Jumat lalu (17/7) itu, Bupati Eka secara lisan menjanjikan bakal menaikkan honorer guru non ASN sebesar Rp1 juta. Sangat disayangkan hasilnya, janji itu berbuah kekecewaan, lantaran tidak terealisasi.

“Jadi pertemuan dengan Bupati Eka itu dua kali. Pertama hari Jumat tanggal 17 Juli 2020, kedua hari Selasa tanggal 21 Juli 2020. Ke Dua-duanya selalu di rumah beliau yang di Lemah Abang. Isinya pun sama, Bupati Eka janji mau naikkan honor, tapi untuk tahun 2021, ternyata enggak bisa dipegang janjinya,” sesal Andi.

Diakui Andi, tidak terealisasinya janji Eka itu diketahui dalam draf Kebijakkan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) yang kemudian dituangkan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD). Dalam dokumen tersebut, terdapat kenaikan anggaran untuk honor guru non ASN.

Namun, ketika dihitung, kenaikan tersebut tidak sesuai dengan janji yang disampaikan langsung oleh Bupati Eka.

“Jika dilihat di buku KUA PPAS tahun 2021, anggaran secara keseluruhan untuk honor guru non ASN, naik jadi Rp 245 miliar. Tapi dengan jumlah guru honorer di Bekasi ada 9.333 orang, maka honornya jadi sekitar Rp 2.187.000. Memang naik, kami syukuri itu, tapi kami kecewa, karena dijanjikan-nya cuma naik Rp 1 juta,” tandas Andi.

Diungkapkannya, honor tersebut jauh dari cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup. Bahkan, jika dibandingkan penghitugan UMK, pendapatan guru honor yang telah mengabdi bertahun-tahun itu jauh lebih rendah jika disbanding kan dengan gaji karyawan dengan masa kerja di bawah setahun.

Selain itu, Andi membeberkan soal nasib guru honorer yang terdampak  pandemi Covid-19 saat ini. Seharusnya, stimulus ekonomi pun dapat menyentuh tenaga pendidik.

“Jika memang dirasa Pemerintah Bekasi sulit menyamakan honor kami dengan UMK, maka penuhilah janji-janji yang sudah diucapkan Bupati Eka. Janji yang kami dengar langsung dari Bapak Bupati, bukan orang lain. Kalau anggaran tahun depan dikhususkan untuk pemulihan ekonomi, perekonomian para guru sudah dari dulu tidak kunjung pulih,” tutup Andi. (Sygy)

 

Anda mungkin juga berminat