DPRD Kabupaten Bekasi Sikapi Rencana Kegiatan Belajar Mengajar Tahun Ajaran Baru

108

KAB. BEKASI (Garudanews.id) – Kegiatan belajar mengajar (KBM) semester kedua tahun ajaran 2020/2021 di Kabupaten Bekasi belum diputuskan akan dilaksanakan secara online atau tatap muka.

Rencananya, Pemerintah Kabupaten Bekasi baru akan membahas persoalan tersebut bersama Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, Satgas Percepatan Penanganan Covid-19 dan DPRD Bekasi.

Anggota Komisi IV DPRD Bekasi, Rusdi Haryadi meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi mengambil keputusan pelaksanaan KBM tetap muka. Sesuai aturan yang sudah ditetapkan dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) empat menteri.

Aturan tersebut memuat soal Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran pada Semester Genap Tahun Ajaran dan Tahun Akademik 2020/2021 di Masa Pandemi Covid-19.

Aturan yang diumumkan pada 20 November 2020 tersebut juga memuat panduan lengkap pembelajaran tatap muka (PTM) semester genap tahun ajaran 2020/2021 dan tahun akademik 2020/2021.

“Terkait izin pembukaan KBM tatap muka dimandatkan kepada pemerintah daerah. Tinggal pemerintah daerah ini mengacu pada indikator-indikator pelaksanaannya,” kata Rusdi.

Rusdi membeberkan indikator yang harus dipenuhi. Yakni adanya izin dari komite sekolah dan izin orangtua siswa.

Kesiapan infrastruktur protokol kesehatan saat pembelajaran tatap muka. Seperti disiapkan hand sanitizer, thermogun, tempat cuci tangan, pembatasan kapasitas jumlah siswa yang datang ke sekolah dan lainnya.

“Nah yang lebih penting lagi dan ini menjadi usulan kami ke Dinas Pendidikan adalah kaitan dengan level kewaspadaan atau zona. Usulan kami dilihat saja dari basis wilayah kecamatan,” ungkapnya.

Rusdi menuturkan, Komisi IV juga mengusulkan agar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar di Bekasi secara tatap muka hanya diperbolehkan di wilayah kecamatan zona hijau atau tidak ada kasus aktif Covid-19.

Meskipun, konsekuensi dari penerapan sistem level kewaspadaan zona kecamatan itu membuat dinamis. Artinya, jika ada kasus muncul KBM tatap muka di sekolah zona merah wajib kembali dilakukan secara online.

“Ini yang bakal jadi masukkan kita nanti saat pembahasan. Konsekuensinya ya dinamis. Karena bisa jadi bulan ini hijau besok tiba-tiba ada kasus berubah oranye jadi dinamis,” kata Rusdi. (Sygy)

Anda mungkin juga berminat