Kasus Dugaan Korupsi Alat Berat, Kejari Panggil Kepala Inspektorat

112

BEKASI (Garudanews.id) – Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang memanggil pejabat inspektorat Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terkait kasus dugaan mark up harga pengadaan alat berat buldozer bermerk Zoomlion type zd220s-3. Pengadaan tiga unit alat berat senilai Rp8,4 miliar tersebut, dikucurkan pada anggaran perubahan Pemkab Bekasi tahun 2019.

Pemanggilan tersebut diakui Kepala Inspektorat Kabupaten Bekasi, MA Supratman melalui telepon selularnya kepada media, Kamis (7/1/2021).

“Kami sudah dimintai keterangan oleh pihak kejaksaan dan kemudian menjelaskan ada temuan apa, ini, dan sudah saling menukar informasi. Apa yang kita periksa sudah dilihat dan diperiksa ulang oleh kejaksaan,” ungkapnya.

Menurut Supratman, pihaknya sudah menginformasikan kepada kejaksaan bahwa pemeriksaan yang dilakukan dari Januari sampai dengan akhir September 2020 sesuai surat tugas.

Adapun yang terperiksa oleh Inspektorat adalah anggaran murni dan belum masuk ke anggaran perubahan, masalah yang terjadi sekarang itu adalah anggaran perubahan lanjutan pembelian alat-alat berat dan kami datangnya di bulan September.

Lanjut Supratman. Pembelian alat berat awal itu laporanya sudah disampaikan ke kejaksaan semua.

Bahan-bahan dan hasil pemeriksaan awal sudah disampaikan kepada kejaksaan dan yang terjadi masalah itu kemudian pada pembelian lanjutan alat berat didalam anggaran perubahan yang belum atau tidak kita periksa karena kita datangnya September, ungkapnya.

Supratman juga menjelaskan koordinasi terkait kasus ini bahwa Aparatur Penegak Hukum (APH) dengan Aparatur Pengawasan Intern Pemerintahan (APIP) sesuai MOU.

“Jika kasus itu sudah masuk ke penyidikan inspektorat sudah tidak bisa masuk. Kalau kejaksaan sudah meningkatkan dari penyelidikan ke penyidikan, kita sudah tidak bisa masuk lagi, MOU yang ada koordinasi antara APIP dan APH ada pada tahap penyelidikan kalau sudah naik ke penyidikan itu adalah kewenangan sesuai KUHAP adalah kewenangan para APH, APIP sudah tidak bisa masuk lagi. Kecuali laporan awal pengaduan masyarakat terhadap kejaksaan kemudian kejaksaan melimpahkan misalnya ke APIP,” tuturnya.

Saat ditanya siapa saja pejabat LH pada masa pengadaan alat-alat berat itu, Supratman mengaku tidak hapal.

“Saya nggak hapal waktu itu, kalau nggak salah nggak ada PPK nya kebetulan pak Hamid lagi kemana waktu itu deh, antara Pak Dodi dan Pak Hamid dan kalau nggak salah pengguna anggaranya Pak Peno yah Pltnya LH sampai beliau dikukuhkan menjadi Kepala Dinas,” katanya. (Sygy)

Anda mungkin juga berminat