KPK Bakal Tindaklanjuti Laporan Dugaan Korupsi Pembangunan Toilet Termahal Di Indonesia

112

KABUPATEN BEKASI (Garudanews.id) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sepertinya serius menindaklanjuti pengaduan dugaan korupsi pembangunan toilet sekolah di Kabupaten Bekasi.

Rupanya, diam-diam KPK juga sedang membidik dugaan pemberian fee 10 persen dari pemborong kepada pihak Dinas Cipta Karya Kabupaten Bekasi untuk mendapatkan proyek pembangunan toilet tersebut.

Hal ini terungkap saat pihak KPK menghubungi DPC LSM Penjara Indonesia Bekasi (selaku pelapor kasus tersebut) pada Sabtu (09/01/2021) siang.

“Ya benar, KPK menelpon saya dan menyampaikan bahwa pengaduan LSM Penjara Indonesia sedang dalam proses telaah di Direktorat Pengaduan Masyarakat KPK,” ungkap Sekjen DPC LSM Penjara Indonesia Kabupaten Bekasi, Decky BS kepada media, baru-baru ini.

Decky mengaku telah dihubungi penelaah yang meminta informasi lebih lanjut pengaduan yang disampaikan LSM Penjara Indonesia kepada KPK.

“Penelaah KPK juga menanyakan apakah pengaduan ini telah dilaporkan ke penegak hukum lainnya, langsung saya jawab hanya dilaporkan ke KPK saja,” beber Decky.

Penelaah KPK bahkan menanyakan soal dugaan setoran 10 persen dari masing-masing pemborong kepada pihak Dinas Cipta Karya sebelum pekerjaan (pembangunan toilet) dimulai.

“Pertanyaan itu (setoran 10 persen) sesuai apa yang dilaporkan LSM Penjara Indonesia ke KPK. Intinya pendalaman informasi kasus itu,” ujar dia.

“Penelaah KPK juga menanyakan soal Kepala Bidang Bangunan Negara di Dinas Cipta Karya (Beni Sugiarto), untuk mendalami laporan yang kami sampaikan juga ke lembaga rasuah itu,” ujarnya.

Bahkan Decky sempat ditanya berkaitan keterlibatan Bupati Eka Supria Atmaja dalam tersebut.

“Ya saya jawab dengan tegas sesuai yang tercantum dalam laporan yang disampaikan ke KPK,” demikian Decky mengakhiri keterangannya.

Terpisah, Ketua DPC LSM Penjara Indonesia Kabupaten Bekasi JM Hendro menerangkan bahwa pihaknya telah melaporkan dugaan penyimpangan penggunaan APBD Tahun 2020 sebesar Rp98 miliar terkait pembangunan 448 unit toilet sekolah di Bekasi.

“Dugaan tindak pidana korupsi pembangunan toilet sekolah kami laporkan ke KPK pada Jumat (18/12/2020) lalu,” beber Hendro.

Berdasarkan analisa lapangan LSM Penjara Indonesia, papar Hendro, ditemukan banyak kejanggalan dan penyimpangan dalam pembangunan ratusan unit toilet sekolah.

Menurut dia, anggaran sekitar Rp198 juta sampai Rp200 juta per unit toilet itu tidak sepadan dengan kualitas maupun fasilitasnya.

“Ini kejanggalan dan penyimpangan yang kami laporkan ke KPK. Saya ibaratkan kalo busuk itu biasanya dari kepala dulu, baru selanjutnya ke bawah. Makanya saya minta KPK bidik pimpinannya selaku penanggungjawab kebijakan dan anggaran,” tegasnya. (Sygy)

Anda mungkin juga berminat