Terkait Dugaan Mark Up Harga Buldozer, Kadis LH Kabupaten Bekasi Mengaku Kurang Tahu

112

BEKASI (Garudanews.id) – Kepala Dinas Lingkungan Hidup (Kadis LH) Kabupaten Bekasi, Peno Suyatno telah dipanggil Kejaksaan Negeri (Kejari) Cikarang terkait kasus dugaan mark up harga pengadaan alat berat buldozer merek zoomlion type zd220s-3 senilai Rp8,4 miliar.

Menurut Peno, dalam pengadaan tiga unit alat berat tahun anggaran 2019 tersebut, dirinya mengaku saat itu hanya sebagai pejabat pelaksana tugas (plt) dan bukan pengguna anggaran.

Dalam hal ini, saya sebagai Plt aja. Masalah tekhnis dan mendetail saya kurang tahu, dan pengguna anggaranya itu almarhum sekretaris dinas, kata Peno kepada media, Jumat (8/1).

Peno juga mengakui dirinya bersama rekan-rekan sejak kasus ini terungkap, sudah pernah dipanggil Kejaksaan.

“Dalam hal ini dulu sudah pernah dipanggil dan rekan-rekan juga tapi sudah lama juga sih,” urainya.

Pemanggilan Kejaksaan kepada Peno sebelumnya saat ditanya pembahasannya seperti apa, dia mengatakan rahasia dan kurang tahu secara mendetail.

Peno juga menambahkan bahwa pejabat pembuat komitmen pada saat itu pertama bernama Dodi.

“Yang saya tahu PPK nya saat itu yang pertama itu Pak Dodi, dilanjut dengan Pak Aris karena Pak Dodi dipindah ke kecamatan, dan Pak Hamid dalam hal ini tidak,” tutupnya.

Terpisah. Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Cikarang, Kabupaten Bekasi, Barkah Dwi Hatmoko mengatakan bahwa ekspose terkait kasus ini dilakukan antara bulan November dan Desember bersama dengan seksi intelijen.

“Saya melakukan serah terima jabatan sebagai Kasi Pidsus dan bertugas di Kejari Kabupaten Bekasi pada bulan Desember, dan pada saat itu telah dilakukan ekspose terhadap penanganan perkara tersebut, yang mana hasil eksposenya sudah ada dan memang dilimpahkan kepada bidang Pidsus,” katanya.

Lanjut Hatmoko. Terungkapnya temuan dugaan kasus mark up buldozer, dimulai oleh kegiatan seksi intelijen.

“Proses awalnya ini merupakan hasil temuan pengungkapan seksi intelijen sebagai supporting sistem, dalam hal ini dugaan tindak pidana korupsi kepada bidang tindak pidana khusus. Berdasarkan data yang ada, kegiatan intelijen tersebut telah berjalan selama tiga bulan melakukan kegiatan pengumpulan data dan bahan keterangan, tiga bulan dari Oktober atau November bisa diperkirakan kapan dimulainya kegiatan tersebut,” katanya.

Hatmoko juga menyampaikan bahwa penanganan yang sudah dilakukan Pidsus masih berjalan.

“Intinya masih berjalan, tapi kami belum melakukan pemanggilan-pemanggilan tindak lanjut dari hasil intelijen itu. Yang jelas perkara Buldozer itu sudah di depan kita dan di kita masih berjalan. Nanti untuk perkembangan berikutnya, kita akan publis lah bagaimana perkembanganya, bagaimana detail perkaranya dan karena ini masih penyelidikan, kami belum bisa bicara banyak,” ungkapnya.

Menurut pengakuan Hatmoko, bidang intelijen telah melakukan pemeriksaan ke beberapa pejabat Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bekasi.

“Pada saat pemeriksaan di intelijen sudah dilakukan di beberapa pihak termasuk pihak yang dari Dinas, para PPK dan lain-lain. Pihak pengadaan, pelaksana atau penyedia barang itu juga sudah diperiksa,” tuturnya.

Hatmoko berharap peran media dalam pengawasan perkara ini agar tetap lanjut dan diproses sesuai hukum yang berlaku.

“Silahkan teman-teman ikut mengawasi juga,” tutupnya. (Sygy)

Anda mungkin juga berminat