CBA Desak KPK Segera Seret Pelaku Lain Dalam Kaus Suap Meikarta

29

JAKARTA (Garudanews.id) –  Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta dapat mengungkap pelaku lain dalam kasus suap mega proyek Meikarta di Cikarang Kabupaten Bekasi, yang sebelumnya telah menyeret sejumlah pejabat pemerintah Pemkab Bekasi dan pihak swasta.

Koordinator Investigasi Center for Budget Analysis (CBA), Jajang Nurjaman, mengatakan total uang suap yang dihitung Jaksa atas kasus Meikarta senilai Rp 18 miliar lebih, merupakan angka yang cukup fantastis untuk kasus suap.

“Namun mesti diingat nilai investasi Proyek Meikarta mencapai Rp 278 T. Jadi uang suap yang baru terungkap mengalir ke pejabat elite Pemkab Bekasi masih terasa kecil dan ecek-ecek,” ujar Jajang kepada garudanews.id, Jumat, (1/3).

CBA menduga besar kemungkinan uang panas yang mengalir ke sejumlah pejabat masih banyak dan besar. Untuk itu pihaknya mendesak kepada KPK agar dapat mengungkap pelaku lai. Jajang juga meminta kepada KPK untuk mendalami sejumlah saksi yang pernah dipanggil oleh KPK yang diduga menyeret sejumlah politisi.

“Saya berharap kasus ini tidak mentok di elite pejabat Kabupaten Bekasi, siapapun yang terlibat harus merasakan seperti yang dialami Neneng, mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum,” tegas Jajang.

Menurutnya, jika kasus Mega skandal Meikarta tidak tuntas, hal ini bisa menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum di negeri ini.

Jaksa KPK Sebut Sekda Pemprov Jabar Diduga Terima Suap Kasus Meikarta

Sebeumnya, dalam sidang perdana
Bupati Bekasi nonaktif, Neneng Hasanah, yang digelar di Pengadilan Tipikor Bandung, Rabu (27/2) dengan agenda dakwaan. Dalam sidang tersebut Jaksa KPK menyebut bahwa sejumlah pejabat di Kabuoaten Bekasi menerima suap sebesar Rp 18 miliar dari pengusaha proyek Meikarta.

Dalam dakwaannya, Jaksa KPK, Dody Sukmono mengungkapkan para  terdakwa memberikan kemudahan dalam pengurusan izin mendirikan bangunan (IMB) kepada PT Mahkota Sentosa Utama yang mengurus perizinan pembangunan proyek Meikarta. Selain Neneng empat terdakwa lainnya yaitu Jamaludin (Kepala Dinas PUPR), Dewi Tisnawati (Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PMPTSP),  Sahat Maju Banjarnahor (Kepala Dinas Pemadam Kebakaran),  dan Neneng Rahmi Nurlaili ( Kepala Bidang Penataan Ruang Dinas PUPR).

Jaksa KPK mengatakan, Neneng Hasanah diduga menerima uang suyap terbanyak Rp 10.830.000.000 dan 90 ribu dolar Singapura, Jamaludin menerima Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati Rp 1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp 952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp 700 juta.

Dikatakan jaksa, Neneng Hasanah diduga menerima uang suyap terbanyak Rp 10.830.000.000 dan 90 ribu dolar Singapura, Jamaludin menerima Rp 1,2 miliar, Dewi Tisnawati Rp 1 miliar dan 90 ribu dolar Singapura, Sahat Maju Banjarnahor menerima Rp 952.020.000 dan Neneng Rahmi Nurlaili menerima Rp 700 juta.

Selain kelima terdakwa, jaksa juga menyebut adanya aliran uang ke sejumlah orang yang belum berstatus tersangka. Salah satunya kepada Sekda Pemprov Jabar Iwa Karniwa yangdiduga  menerima Rp 1 miliar, Yani Firman (Kepala Seksi Pemanfaatan Ruang Dinas Bina Marga dan Penataan Ruang atau BMPR Provinsi Jabar) menerima 90 ribu dolar Singapura.

Kemudian, Jaksa KPK juga menyebut nama Daryanto (Kepala Dinas Lingkungan Hidup Pemkab Bekasi) menerima Rp 500 juta, Tina Karini Suciati Santoso (Kepala Bidang Bangunan Umum Dinas PUPR Pemkab Bekasi) menerima Rp 700 juta, serta E Yusup Taupik (Kepala Bidang Tata Ruang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah/Bappeda Pemkab Bekasi) menerima Rp 500 juta. (Red)

 

 

 

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.