Ahok Ngotot Reklamasi Tetap Jalan

0
236
Mantan Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama/ist

JAKARTA (GARUDANEWS)-Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) tetap ngotot proyek reklamasi di 17 pulau akan terus berjalan. Menurutnya seluruh negara di dunia akan melakukan reklamasi. Poin pentingnya tidak merusak lingkungan, serta tidak membebani rakyat dan negara.

“Reklamasi akan jalan. Seluruh dunia akan lakukan reklamasi. Yang penting tidak merusak lingkungan dan harus adil. Tidak membebani rakyat dan negara. Rakyat dapat apa (dari reklamasi) ini penting,” tegas Ahok.

Untuk meminimalisir dampak lingkungan dari reklamasi, pihak Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dengan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) tengah mengulas kembali Analisa Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) reklamasi pantai Utara Jakarta.

“Kita sudah ketemu, kita terima kasih pada Menteri LHK (Siti Nurbaya),” kata mantan Bupati Belitung Timur tersebut. Sesuai undang-undang nomor 32 tahun 2009 yang mengamanatkan kementerian lingkungan hidup melakukan pengawasan dan supervisi pada hal-hal terkait lingkungan hidup.

Seperti memastikan pengawasan pelaksanaan Amdal dan reklamasinya, juga pengambilan sampel di lapangan. “Dia membantu mengumpulkan data supaya jangan sampai terjadi dampak lingkungan yang merugikan,” ucap Ahok.

Selain memperluas wilayah, kata Ahok, reklamasi juga berpengaruh besar dalam meningkatkan perekonomian warga. Bahkan dalam satu kajian yang ditemukannya, jika reklamasi tidak dilakukan 40 tahun ke depan akan membuat kepadatan penduduk.

“Malahan ada analisa, kalau dunia 40 tahun ke depan tidak mau melakukan reklamasi akan kelaparan. Karena penduduk bertambah banyak lahan tidak cukup. Maka beruntunglah Indonesia yang punya pulau. Kita ini bukan lempeng samudera tapi lempeng benua makanya cetek. Berarti kita reklamasi ini bagus,” kata Ahok.

Ahok juga mengklaim jika Presiden Joko Widodo tidak pernah mempermasalahkan reklamasi di teluk Jakarta. Secara prinsip, kata dia, Jokowi pernah menjadi gubernur dan seluruh dunia melakukan reklamasi. “Pak Jokowi nilai tidak ada yang salah soal reklamasi, yang penting jangan merusak lingkungan kata presiden, kedua jangan sebabkan banjir sesuai lah, terus porsi biaya tambahan harus ada,” kata Ahok.

Dia menjelaskan sikap Jokowi sederhana, asalkan dengan proyek reklamasi tersebut banyak orang yang akan bekerja di tempat reklamasi datang dari berbagai daerah namun tidak mempunyai tempat tinggal.

Dirinya juga menegaskan pada saat Jokowi menjadi gubernur DKI Jakarta, syarat 45 persen untuk fasilitas umum (fasum) dan fasilitas sosial (fasos), namun anggaran dari keduanya diminta agar pemprov yang membiayai.
Hal itu yang kemudian tidak disepakati oleh Jokowi. “Presiden saat jadi gubernur bilang saya dari masih wagub sudah ribut sama pengembang. Masa harus pake APBD bangun fasum fasos di pulau, ya keenakan dong pengembang,” katanya.

“Jadi maunya gimana? Silakan bikin pulau, seluruh sertifikat punya DKI, fasum fasos 45 persen punya DKI, 5 persen gross pulau punya DKI, terus setiap tanah yang kamu jual kami minta uang, berapa jumlahnya kami suruh orang hitung,” ujar Ahok. (jim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here