Akan Kumpulkan Guru Berjilbab Kuning, Neneng Dituding Curi Start

0
359
Igor Dirgantara

KABUPATEN BEKASI|GARUDANEWS- Pengamat Kebijakan Publik dari Universitas Jayabaya, Jakarta, Igor Dirgantara menegaskan, rencana Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin untuk mengumpulkan seluruh guru se-Kabupaten Bekasi pada tanggal 23 Maret 2016 mendatang merupakan bentuk mobilisasi massa dan telah mencuri start jelang Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak yang rencananya akan dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2017 mendatang.  

“Apalagi infonya bagi guru perempuan diwajibkan menggunakan jilbab warna kuning. Jadi ini sangat bermuatan politis (karena Bupati berasal dari Partai Golkar). Seharusnya ASN (Aparatur Sipil Negara) bisa bersikap netral sebagaimana himbauan dari MenPAN-RB (Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi),” sesal pria yang akrab disapa Igor ini kepada Garudanews.id.

Apalagi kata Igor, pertemuan tersebut akan dilakukan di salah satu fasilitas publik yang dapat menampung hingga ribuan massa. “Kebijakan dari Bupati Bekasi ini jangan didiamkan. KPUD harus melakukan tindakan tegas. Khususnya yang telah mengkoordinir harus ditegur. Jangan malah KPU terkesan tidak independen,” paparnya.

Diungkapkan Igor, pelaksanaan Pilkada di wilayah Kabupaten Bekasi memiliki angka pemilih yang rendah sekitar dibawah 50 persen dengan tingkat kecurangan yang cukup tinggi, sehingga menurutnya hal tersebut harus mendapat perhatian dari berbagai pihak.

Diakui Igor, seorang incumbent memang memiliki keuntungan dibandingkan para calon kepala daerah yang lain. Dengan memanfaatkan posisinya sebagai petahana, dirinya memiliki peluang untuk menang lebih besar. “Ya mirip saat Pilkada Tangerang Selatan kemarin. Dalam pembayaran rekening listrik aja sampai ada gambar bupati incumbent,” ungkapnya.

Sebagai pegawai biasa, Igor meyakini para guru tersebut tidak memiliki kekuatan untuk menolak undangan bupati. Bahkan, dirinya menduga ada janji politik yang akan disampaikan oleh Bupati Bekasi saat kegiatan tersebut dilaksanakan. “Mungkin saja bagi guru honorer dijanjikan untuk menjadi CPNS. Atau guru yang PNS akan dijanjikan jabatan yang lebih tinggi,” paparnya. Dirinya pun mendesak para aktifis dan masyarakat Kabupaten Bekasi untuk menyikapi hal tersebut. “Bagi saya wajar saja kalau masyarakat Kabupaten Bekasi melakukan aksi unjuk rasa misalnya. Karena masyarakat menginginkan Pilkada yang bersih, independen dan terbebas dari politik uang,” tandasnya. (goo) 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here