Blokade Sosmed Rugikan Bisnis Online

Pertama kali dalam sejarah modern

222

JAKARTA (Garudanews.id) Di tengah kesulitan ekonomi masyarakat menjelang lebaran, pemerintah dinilai mengambil kebijakan yang kontroversi terkait dengan blokade media sosial.

Sebab, banyak masyarakat saat ini mengandalkan bisnis melalui online. Namun dengan segala kebijakan, bahwa blokade medsos dengan dalih menghindari penyebaran konten berita hoax pasca-kerusuhan aksi penolakan hasil Pemilu yang berujung bentrok, Kemenkominfo memblokir pengiriman foto maupun video melalui pesan melalui sosial media (sosmed).

“Pemerintah seharusnya tidak serta merta memblokir pengiriman gambar maupun foto. Bagi kami pengusaha kecil kecilan yang melakukan bisnisnya dengan mengandalkan smart phone dan sosial media, jelas sangat dirugikan dengan kebijakan pemerintah,” ujar Ratna, pengusaha makanan ringan di Jakarta ini, Rabu (22/5).

Ratna mengaku merugi jutaan rupiah akibat komplain dari konsumen. Karena contoh produk yang ia kirim tidak sampai. Selain itu, komunikasi antar pelanggan jadi terhambat.

“Pemerintah sudah tidak memberi solusi ekonomi, malah melakukan tindakan keliru yang merugikan masyarakat,”  katanya.

Menurut dia, meski ada blokade medsos, tetap saja video aksi masa dan gambar demo tetap beredar, justru yang berdampak itu sektor ekonomi. Masyarakat saat ini dihadapkan dengan persoalan pengangguran dan dampak aksi massa yang melumpuhkan perekonomian.

Sebelumnya masyarakat resah dan bertanya-tanya apa penyebabnya. Sebab kesulitan dalam mengakses medsos sudah terjadi sejak Rabu (22/5) siang.

Menurut Pengamat Ekonomi Haryadin Mahardika, blokade medsos itu yang baru pertama kali dilakukan dalam sejarah Indonesia modern. Pemerintah Presiden Joko Widodo-Jusuf Kalla, jelasnya, harus peka bahwa bisnis perekonomian yang menggunakan medsos saat ini sedang giat-giatnya dijalankan masyarakat.

“Sebaiknya pemerintah harus mempertimbangkan kembali kebijakan itu. Pemerintah perlu mempertimbangkan aspek lain yang juga penting, yaitu fakta bahwa medsos saat ini juga merupakan alat bantu bisnis dan perekonomian masyarakat yang sangat penting,” ujar Haryadin, di Jakarta.

Seperti diketahui, pada umumnya suatu pemerintahan yang melakukan blokade medsos seperti ini oleh negara yang memiliki reputasi kurang baik di bidang HAM dan demokrasi.

Haryadin mengatakan bahwa pemerintah harus sadar bahwa dalam menjaga stabilitas negara, sisi ekonomi memeggang peranan penting dibanding sisi politik.

Sehingga pemerintah harus mengambil langkah yang bijak. “Pemerintah tidak boleh mengorbankan stabilitas ekonomi demi menjaga stabilitas politik, dalam hal melakukan blokade medsos” ujar Haryadin. (Red)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.