Dinamika Politik Jelang Pilpres Dipastikan Tidak Ganggu Kinerja DPR

20

JAKARTA (Garudanews.id) – Ketua DPR RI Bambang Soesatyo memastikan hiruk pikuk kampanye dengan berbagai akrobat yang dijalankan para elite politik dalam menghadapi Pemilihan Presiden (Pilpres) dan Pemilihan Legislatif (Pileg) tidak akan menggangu kinerja DPR RI dan pemerintah. Dalam berbagai rapat kerja antara DPR RI dengan pemerintah, keduanya sepakat bahwa walaupun Pemilihan Umum (Pemilu) 2019 sudah di depan mata, namun pekerjaan rumah harus tetap diselesaikan. Salah satunya mencapai target rasio elektrifikasi listrik 2019 sebesar 99 persen.

“DPR RI dan pemerintahan Presiden Joko Widodo menyadari pentingnya energi untuk memperbaiki kehidupan manusia. Sejalan dengan prinsip ekonomi berkeadilan, jangan sampai anak-anak tidak bisa belajar di malam hari karena rumah mereka belum terjangkau listrik. Listrik merupakan sumber kehidupan yang sangat penting, selain untuk belajar, juga untuk meningkatkan produktifitas masyarakat,” ujar Bamsoet, sapaan akrabnya, dalam rilis nya, Kamis (28/2).

Politisi Partai Golkar ini menuturkan, sejak dipimpin Presiden Joko Widodo, rasio elektrifikasi Indonesia terus meningkat tajam. Dari 88,3 persen di tahun 2015, menjadi 91,6 persen di Tahun 2016, meningkat 95,35 persen di Tahun 2017, dan di tahun 2018 meningkat lagi mencapai 98,3 persen. Selain itu, tarif listrik juga tetap stabil dan tidak melonjak tajam memberatkan masyarakat.

“Karena berhasil melakukan efisiensi dan membangun berbagai pembangkit listrik, per 1 Maret 2019 nanti pemerintah melalui Perusahaan Listrik Negara (PLN) akan menurunkan tarif listrik bagi pelanggan R-I 900 VA RTM (Rumah Tangga Mampu). Dengan demikian masyarakat hanya membayar tarif listrik sebesar Rp 1.300 per kilowatt hour (kWh) dari tarif normal sebesar Rp 1.352 per kWh,” tutur Bamsoet.

Legislator dapil Jawa Tengah VII ini menambahkan, setidaknya akan ada 21 juta rakyat Indonesia yang menikmati penurunan tarif listrik tersebut. Ini akan sangat membantu sekali, sehingga warga, khususnya di pedesaan, bisa menggunakan uang mereka untuk memenuhi kebutuhan lainnya.

“Dalam berbagai rapat kerja, DPR RI selalu memfasilitasi PLN serta Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) agar target pemerintah membangun pembangkit listrik sebesar 35.000 Mega Watt (MW) bisa tercapai sampai tahun 2024. Sehingga pasokan listrik di masa mendatang bisa aman dan harga tetap stabil. Yang terbaru, Presiden Joko Widodo telah meresmikan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) Ekspansi 1 x 660 MW di Cilacap, Jawa Tengah,” urai Bamsoet.

Ditambahkannya, selain membangun Pusat Listrik Tenaga Uap (PLTU), Pusat Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU), dan Pusat Listrik Tenaga Gas (PLTG) yang tersebar dari Sumatera hingga Papua, DPR RI juga meminta pemerintah meningkatkan pemanfaatan energi baru dan terbarukan (EBT). Masa depan energi dunia tak lagi hanya tergantung pada fosil, melainkan pada renewable energy seperti Pusat Listrik Tenaga Air (PLTA), Pusat Listrik Tenaga Surya (PLTS), Pusat Listrik Tenaga Panas Bumi (PLTP), dan Pusat Listrik Tenaga Bayu (PLTB).

“Di tahun 2018 Indonesia berhasil menyelesaikan pembangunan 328 Megawatt pembangkit EBT. Antara lain PLTB Sidrap 70 MW, PLTA Poso 60 MW, PLTB Jeneponto 72 MW, PLTP Karaha 30 MW, PLTP Sarulla 110 MW, serta PLTS dan PLTMH mencapai 331,8 MW. Pengembangan EBT sekaligus bentuk rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas karunia dan limpahan sumber daya alam yang begitu luar biasa,” pungkasnya. (Prl)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.