DPR Berkomitmen Percepat Pembahasan RUU di Tahun 2016

0
261
Ketua DPR RI Ade Komarudin saat membacakan pidato Penutupan Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2015-2016, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016).

JAKARTA (GARUDANEWS)-DPR dan Pemerintah telah berkomitmen untuk mempercepat proses pembahasan Rancangan Undang-undang (RUU) yang menjadi Prioritas pada tahun 2016. Kesepakatan bersama ini dilakukan dalam Rapat Konsultasi antara Presiden dengan Pimpinan DPR, Pimpinan Fraksi, Pimpinan Badan Legislasi, Pimpinan Komisi I, Komisi III, dan Komisi XI, pada Februari 2016 lalu.

“Untuk itu, Pimpinan DPR mengingatkan kepada seluruh Anggota DPR, agar dapat mematuhi ketentuan kehadiran secara fisik, baik dalam rapat-rapat Alat Kelengkapan DPR maupun dalam Rapat Paripurna DPR,” pesan Ketua DPR RI Ade Komarudin saat membacakan pidato Penutupan Masa Persidangan III, Tahun Sidang 2015-2016, di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Kamis (17/3/2016).

Akom, panggilan orang nomor 1 di DPR itu, DPR bersama Pemerintah telah menerapkan 40 RUU Prolegnas untuk Prioritas Tahun 2016, dan 5 RUU Kumulatif  Terbuka, serta penambahan 9 RUU dalam Prolegnas RUU Tahun 2015-2019, yang semula berjumlah 160 menjadi 169 RUU.

DPR dan Pemerintah, masih kata Akom, juga telah menyetujui 6 RUU menjadi undang-undang, yang terdiri dari 4 RUU Prolegnas Prioritas Tahun 2016 dan 2 RUU Kumulatif Terbuka. Keempat RUU itu yakni RUU tentang Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera), RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam, RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), dan RUU tentang Penyandang Disabilitas.

“DPR dan Pemerintah menyakini bahwa RUU Tapera memiliki ide atau gagasan besar untuk menyelesaikan masalah perumahan, utamanya untuk membantu warga masyarakat yang belum memiliki rumah dan berpenghasilan rendah (MBR). RUU ini bersifat fenomenal karena memberikan solusi yang efektif dan revolutif, serta berkelanjutan yang akan menjadi pijakan hukum bagi bangsa Indonesia dalam menyediakan rumah murah, layak, dan terjangkau,” jelas politisi F-PG itu.

Sementara tujuan disahkannya RUU tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan, Pembudidaya Ikan, dan Petambak Garam bertujuan untuk menyediakan sarana dan prasarana yang dibutuhkan dalam mengembangkan usaha; memberikan kepastian usaha yang berkelanjutan, menumbuh kembangkan sistem dan kelembagaan pembiayaan yang melayani kepentingan usaha, melindungi diri dari risiko bencana alam, perubahan iklim, pencemaran, dan memberikan jaminan keselamatan, serta bantuan hukum.

“Kemudian RUU tentang Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan (PPKSK), yang semula berjudul RUU tentang Jaring Pengaman Sistem Keuangan, akan menjadi landasan hukum bagi skema asuransi simpanan, mekanisme pemberian fasilitas pembiayaan darurat oleh bank sentral (lender of last resort), serta kebijakan pencegahan dan penyelesaian krisis,” papar Akom.

Hal ini bertujuan untuk menjaga stabilitas sistem keuangan sehingga sektor keuangan dapat berfungsi secara normal dan memiliki kontribusi positif terhadap pembangunan ekonomi yang berkesinambungan.

Dan yang terakhir, tambah politisi asal dapil Jawa Barat ini adalah RUU tentang Penyandang Disabilitas. RUU ini berparadigma pada pemenuhan hak penyandang disabilitas, baik hak ekonomi, politik, sosial maupun budaya.

“Hal ini selaras dengan konstitusi kita yang menekankan pemenuhan terhadap hak setiap warga negara, termasuk penyandang disabilitas. Melalui RUU ini, diharapkan kesamaan hak dan kesempatan bagi penyandang disabilitas menuju kehidupan yang sejahtera, mandiri, dan tanpa diskriminasi dapat segera terwujud,” imbuh Akom.

Sementara, 2 RUU Kumulatif Terbuka yang telah disahkan dalam Rapat Paripurna, pertama, RUU tentang Pengesahan Persetujuan antara Pemerintah Republik Indonesia dan Pemerintah Republik Rakyat China tentang Kerja Sama Akitivitas Bidang Pertahanan; dan kedua, RUU tentang Pengesahan Nota Kesepahaman (MoU) antara Kementerian Pertahanan Republik Indonesia dan Kementerian Pertahanan Republik Federasi Jerman mengenai Kerja Sama di Bidang Pertahanan.

“Untuk itu kami mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan Anggota DPR di Komisi I, Komisi IV, Komisi III, dan Komisi XI serta Pansus yang telah menyelesaikan pembahasan RUU tersebut di atas. Terima kasih juga kepada Pimpinan Fraksi-Fraksi dan Sekretariat Jenderal beserta seluruh jajarannya atas kerja samanya. Mengingat pentingnya RUU-RUU tersebut, diharapkan kepada para Anggota DPR dapat memanfaatkan kegiatan kunjungan kerja sekaligus untuk mensosialisasikan RUU-RUU yang baru disahkan dimaksud,” harap Akom, yang dikutip dari biro pemberitaan DPR, Jumat (18/3)

Akom menambahkan, DPR juga telah memutuskan untuk mengajukan RUU Usul DPR untuk dibahas bersama dengan Pemerintah, yaitu: RUU tentang Kewirausahaan Nasional; RUU tentang Pertanahan; dan RUU tentang Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan serta RUU tentang Arsitek.

“Kami informasikan juga bahwa sebanyak 14 RUU sampai saat ini masih dalam proses pembahasan antara DPR dan Pemerintah. Sementara sepuluh RUU dalam tahap penyusunan oleh DPR,” tutup Akom. (Lan)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here