Kemenkeu Diminta Tidak Kurangi Anggaran Pendidikan

0
296
Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya/ist

JAKARTA (GARUDANEWS)-Kementerian Keuangan (Kemenkeu) diminta untuk tidak mengurangi anggaran pendidikan dalam pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Perubahan (APBN-P). “Pada pembahasan APBN-P pada Juli mendatang, Kemenkeu akan ada koreksi pendapatan negara karena adanya penurunan dari sektor pajak sekitar Rp200 miliar hingga Rp300 miliar, sehingga dikhawatirkan akan berdampak pada pengurangan anggaran pendidikan,” kata Ketua Komisi X DPR RI, Teuku Riefky Harsya.

Menurut dia, kemungkinan akan ada pengurangan dana pada pembahasan APBN-P nanti, karena pihaknya sudah mendapatkan informasi, tetapi belum disampaikan secara resmi oleh Kemenkeu. “Kami sudah menerima informasi bahwa Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) akan mengoreksi Rp2,5 triliun dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) sekitar Rp5 tiliun,” tuturnya.

Anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat itu menuturkan penurunan pendapatan dari sektor pajak dikhawatirkan akan berdampak pada anggaran tiga kementerian yang fokus pada bidang pendidikan. “Tiga kementerian yaitu Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) dan Kementerian Agama (Kemenag) akan merasakan dampak langsung dari penurunan anggaran pendidikan,” ujarnya.

Menurut dia, tiga kementerian tersebut akan berdampak langsung terhadap pengolahan pendidikan tinggi, atas, menengah, dasar dan pesantren, sehingga akan mengganggu proses belajar-mengajar. Ia mengatakan dana pendidikan secara nasional mencapai Rp419 triliun yang didistribusikan dengan dua cara, yaitu transfer ke daerah, sedangkan sisanya melalui 20 kementerian.

Menurut dia, dari jumlah keseluruhan anggaran pendidikan Rp419 triliun, Kemenristek Dikti hanya memiliki kuota 9 persen, sehingga pada pembahasan APBN-P mendatang diharapkan agar anggaran pendidikan bisa bertambah, bukan dikurangi. “Kami sudah menyuarakan ke pemerintah, khususnya Kemenkeu untuk mempertimbangkan kembali apabila ada koreksi pendanaan negara, jangan sampai ada pengaruhnya ke pendidikan, apalagi penurunan anggaran pendidikan,” jelasnya.

Jika harus ada penurunan dana, ia meminta agar penurunan dana tersebut dilimpahkan ke 17 kementerian lainnya, meskipun di 17 kementerian itu juga memiliki peran penting dalam pendidikan. “Kami berharap ketika ada koreksi dana pendidikan 2016, mohon pemerintah untuk jangan mengurangi anggaran di kementerian teknis yang menangani pendidikan,” katanya. (jim)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here