Kementerian Keuangan Dukung KPK Ungkap Korupsi RAPBNP 2018

0
230
Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

JAKARTA, (Garudanews.id) –Peristiwa Operasi Tangkap Tangan (OTT) oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melibatkan salah seorang oknum Kepala Seksi di Ditjen Perimbangan Keuangan  merupakan kerjasama dengan Inspektorat Jenderal Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Demikian disampaikan  Kepala Biro Komunikasi dan Layanan Informasi Kementerian Keuangan Nufransa Wira Sakti dalam pernyataan tertulis, Minggu, (6/5)

“Penangkapan 9 orang yang terjaring OTT  KPK tersebut diduga  terkait pemberian gratifikasi kepada penyelenggara negara. Hal ini menunjukkan komitmen kuat Kemenkeu dalam pemberantasan korupsi,” ungkap Nufransa.

Menurutnya, Kemenkeu memberikan penghargaan terhadap KPKyang bersama-sama tim Kemenkeu terus berupaya untuk melakukan reformasi Kemenkeu dengan membangun tatakelola yang baik dan menciptakan wilayah bebas dari korupsi.

“Penangkapan YP sangat memprihatinkan dan mengecewakan semua yang memiliki komitmen bersih,” katanya.

Ia mengatakan, pengungkapan kasus tersebut merupakan hasil Reformasi Birokrasi khususnya sistem pengawasan internal dan manajemen risiko di Kemenkeu yang berjalan makin efektif, dengan kemampuan untuk mendeteksi tindakan korupsi di wilayah Kemenkeu dan kerjasama yang baik dengan KPK.

“Kemenkeu mendukung penuh upaya yang dilakukan KPK dalam mengungkap lebih jauh kasus yang melibatkan oknum YP.Untuk memperlancarproses hukum yang tengah berlangsung, Kemenkeu akan segera membebastugaskan YP,” ujarnya.

Meskipun secara tugas dan fungsi, YP sama sekali tidak memiliki kewenangan mengalokasikan anggaran transfer kepada daerah, atau menilai usulan anggaran dari daerah, namun modus yang dilakukan menunjukkan adanya ikhtiar untuk melakukan makelar pengurusanAPBN.

Menteri Keuangan telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran eselon1untuk meneliti kembali seluruh proses penyusunan dan pembahasan anggaran, untuk mendeteksi kemungkinan terjadinya potensi korupsi dan penyalahgunaan wewenang diseluruh lapisan dari atas hingga jajaran staf.

“Sebagaimana disampaikan oleh KPK, OTT terkait dengan janji pemberian proyek perumahan dan pemukiman pada APBNP 2018. Hingga saat iniKemenkeu belum merencanakan untuk menyusun APBNP2018,” bebernya.

Menteri Keuangan dan Kemenkeu terus berkomitmen untuk mengawal prosesAPBN maupun APBNP secara transparan dan bebas dari korupsi. Terhadapoknum YP, Kemenkeu mendukung sepenuhnya langkah dan proses hokum yang tengah berlangsung dan dijalankan oleh KPK. (Red)

 

 

 

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here