Koten Sebut Penyegelan Sejumlah Fasilitas Umum Tidak Terkait Masalah Pribadi

217

ROTE NDAO (Garudanews.id) – Kasus penyegelan  beberapa fasilitas umum di kecamatan Ndao Nuse oleh pemilik tanah di kecamatan Ndao Nuse, kabupaten Rote  Ndao, sejak Sabtu (4/5) lalu, sempat santer media online yang menyebut bahwa kasus tersebut merupakan bentuk perlawanan pemilik tanah atas SK Bupati yang  tidak mengakomodir  anggota keluarganya dalam tenaga kontrak daerah (TKD), langsung dibantah Pemilik tanah, Daniel Pitmadik Koten.

Menurut Koten, tindakan penyegelan yang ia lakukan tidak lain agar pemerintah bisa memperhatikan jaringan telekomunikasi di kecamatan Ndao Nuse. Koten pun enggan persoalan tersebut dikaitkan dengan masalah pribadi apalagi masalah tenaga kontrak daerah.

“Selama ini kami kecamatan Ndao Nuse sangat membutuhkan jaringan telekomunikasi, dimana pihak sekolah, puskesmas dan kantor camat mengirim data saja susah. Karena itu apa yang saya lakukan ini agar pemerintah bisa memperhatikan jaringan telekomunikasi di kecamatan Ndao Nuse dan sama sekali bukan karena istri saya tidak diakomodir dalam tenaga kontrak”, tegas  Koten dikonfirmasi di ruang kerja Sekda Rote Ndao, Selasa (14/5).

Lebih lanjut,  sebelum pihaknya melakukan  penyegelan, terlebih dahulu sudah dilakukan konfirmasi dengan guru–guru, dan pegawai kecamatan serta pegawai puskesmas terkait aksi tersebut yang semata–mata hanya memperjuangkan kepentingan masyarakat Ndao Nuse terkait ketersediaan jaringan telekonumikasi.

Dia meminta agar pihak  – pihak tidak berkepentingan tidak  ikut memperkeruh suasana dengan menyebar informasi  Hoax.

Menanggapi hal tersebut, Sekretaris daerah kabupaten Rote Ndao, Jonas M Selly, mengatakan, pemerintah memahami apa yang menjadi keresahan masyarakat yang berujung pada penyegelan kantor camat, Puskesmas, dan 2 buah sekolah. Oleh karena itu, dalam waktu dekat pihaknya akan berkoordinasi dengan kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia untuk menjawab kebutuhan masyarakat di daerah tersebut.

“Jadi setelah kami menerima aspirasi masyarakat  Ndao Nuse, tentunya kami segera tindaklanjuti. Jadi bukan hanya Ndao Nuse tetapi Pantai Baru Selatan juga, karena 2 wilayah ini belum dijangkau akses telekomunikasi,” jelas Jonas Selly.

Setelah terjadi kesepakatan antara pemerintah dan pemilik tanah, beberapa fasilitas umum yang telah disegel  akan segera dibuka. (Dance Henukh)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.