Korban Penggusuran Gelar Panggung Rakyat

0
127
Warga korban penggusuran saat melakukan aksi panggung.

BEKASI (Garudanews.id) – Forum Korban Penggusuran Bekasi (FKPB) beserta elemen pemuda dan mahasiswa seperti aliansi mahasiswa Unisma Bekasi (Amunisi) dan komunitas-komunitas pemuda mahasiswa Bandung serta elemen organisasi gerakan rakyat lainnya, menyelenggarakan acara panggung rakyat.

Agenda pangung rakyat yang mengangkat judul,’Kau Gusur Kami Gusar’, ini adalah bentuk protes terhadap penggusuran paksa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi terhadap warga Pekayon dan Jakasetia pada 25 November 2016 lalu.

Penggusuran paksa yang menimpa ratusan kepala keluarga (KK) tersebut sampai hari ini masih belum menemukan solusi. Bahkan puluhan warga korban penggusuran sampai hari ini terpaksa harus tinggal di posko yang mereka bangun secara swadaya.

Acara panggung rakyat yang mengusung tema,’Penggusuran Adalah Bukti Nyata Bahwa Negara Tidak Mampu Melindungi Rakyat’, ini diselenggarakan diatas puing-puing sisa bangunan warga Pekayon dan Jakasetia tepatnya di Jalan Irigasi I Rt02, Rw017 Kampung Poncol Bulak, Kelurahan Jakasetia yang juga merupakan posko dari FKPB.

Ketua Pelaksana, Fuad Wahyudin dari Amunisi menerangkan bahwa agenda ini adalah bentuk perlawanan dan perjuangan warga-warga yang haknya telah dirampas secara paksa dalam penggusuran tersebut.

“Kegiatan ini diharapkan menjadi media konsolidasi antar sesama korban penggusuran diberbagai titik, seperti di Medansatria, Lottemart, Jatimulya, Kaliabang dan gerakan rakyat lainnya,” tuturnya, Senin (14/5).

Acara panggung rakyat yang diisi dengan berbagai kegiatan, yaitu dialog publik, kesenian, musikalisasi puisi, musik solidaritas, sablon donasi, edu playing, orasi politik dan pernyataan sikap, paduan suara, lapakan buku serta life mural, dihadiri oleh 200 peserta dan dimeriahkan oleh berbagai komunitas dari berbagai daerah seperti Atap Alis, Muntah Kucing, Omah Juju, Perpus Banjaran, Indies Play, Regu Musiman, Sastra Kalimalang, KPJ, Ijaab Sartje dan komunitas Kata Sandi.

“Beberapa komunitas ikut dan berperan serta pada kegiatan kali ini dan kegiatan ini juga diisi dengan diskusi publik,” terangnya.

Dengan menghadirkan tiga pemateri, yaitu Ketua FKPB, Abinoto Nababan, Sekjen Perhimpunan Rakyat Indonesia, Ramdan Gazali Muchtar serta mantan pengurus LBH Jakarta, Marully Tua Rajagukguk.

Dalam pemaparannya, Abinoto, menyebutkan bahwa penggusuran yang dilakukan oleh Pemkot Bekasi telah melanggar aturan dan merupakan perbuatan yang sewenang-wenang.

“Sebab pada saat penggusuran paksa dilakukan proses sosialisasi belum tuntas dilakukan, selain itu pada saat penggusuran terjadi, Pemkot Bekasi melangkahi Perum Jasa Tirta II sebagai pengelola tanah yang diberikan kuasa oleh Kementrian PUPR,” kritiknya.

Sementara itu, Ramdan, menjelaskan bahwa tidak ada yang bisa dibenarkan dari penggusuran yang dilakukan secara paksa.

Selain itu, Ramdan juga menjelaskan sebagaimana tertuang dalam landasan konstitusi negara Indonesia, yaitu UUD 1945 serta Pancasila bahwa sudah sangat jelas apa yang menjadi kewajiban pemerintah dan apa yang menjadi hak rakyat Indonesia.

“Penggusuran yang terjadi ini sudah sangat jauh mencederai nilai-nilai kemanusiaan, tidak selayaknya dalih pembangunan dan penataan yang semestinya adalah untuk kesejahteraan rakyat justru mengorbankan dan menyisakan penderitaan bagi rakyat,” tutup Ramdan.

Di tempat yang sama, Marully, mengecam apa yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bekasi dibawah kepemimpinan Rahmat Effendi, sebagai perbuatan melanggar hak asasi manusia.

“Sebab dampak dari penggusuran itu sendiri sangat luas, terutama sekali memperburuk kondisi ekonomi, sosial dan psikologis bagi korbannya,” jelasnya menambahkan.

Menurut dia, penggusuran paksa yang didalamnya adalah perampasan dan pengrusakan bangunan adalah pelanggaran pidana.

Marully menambahkan bahwa proses administrasi yang yang terlewatkan sehingga berakibat pada kerugian untuk rakyat adalah nyata perbuatan melawan hukum dan tentunya Pemerintah Kota Bekasi baik itu eksekutif maupun legislatif harus segera bertanggung jawab membayar segala kerugian yang di derita oleh rakyat.

“Administrasi yang terlewatkan harus segera dibayarkan, karena itu hak warga,” ungkapnya.

Dialog publik yang dimoderatori oleh aktivis mahasiswa unisma yaitu sadam hasan berlangsung dinamis dan interktif.

Aksi panggung rakyat ini bukanlah gelaran pertama yang dilakukan oleh warga korban penggusuran bekasi. Sebelumnya FKPB dan Amunisi serta berbagi gerakan pemuda dan mahasiswa lainnya telah melakukan berbagai upaya baik itu aksi maupun audiensi.

Akan tetapi sampai satu tahun tujuh bulan sejak penggusuran terjadi belum terlihat ada itikad baik dari pemerintah dan DPRD Kota Bekasi. Kegiatan itu pun ditutup dengan pernyataan sikap bersama mendukung perjuangan forum korban penggusuran bekasi yang sampai hari ini tetap dengan tuntutannya yaitu ganti untung bangunan. (Gir)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here