KPK Didesak Periksa Mantan Anggota DPRD dan Pejabat Pemkot Pekanbaru

362

JAKARTA (Garudanews.id) – Lembaga Aspirasi Masyarakat Indonesia mendesak Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) segera memeriksa sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah kota (Pemkot) Pekanbaru atas dugaan korupsi dana Hibah dan Bantuan Sosial (Bansos) melalui APBD Tahun Anggaran 2012 dan anggaran 2013.

Ketua Umum LAMI Jonly Nahampun, mengungkapkan penganggaran yang tertuang di daftar pelaksanaan anggaran (DPA) di Pemkot Pekanbaru, pada 2012 dianggarkan Rp82 miliar.

Kemudian pada 2013, Pemkot Pekanbaru kembali meningkatkan anggaran dana Hibah dan Bansos sebesar Rp120 miliar dengan tingkat realisasi anggaran Rp94 miliar.

“Dari dua kali belanja Hibah dan Bansos pada APBD 2012 dan 2013 Badan Pemeriksa Keuangan mendapatkan adanya temuan  dugaan penyimpangan sebesar Rp40 miliar,” ujar Jonly dalam keterangan tertulisnya, Jumat (24/5).

LAMI juga mempertanyakan soal dugaan penyimpanga dana Hibah Bansos fiktif sebesar Rp3 miliar yang disalurkan melalui dua mantan anggota DPRD Pekanbaru periode 2009-2013 berinisial KKS dan KH.

Jonly mengungkapkan, modus fiktif penyimpangan dana Hibah dan Bansos yaitu dana proposal bansos cair namun tidak sampai ke tangan masyarakat. Selain itu hasil penelusuran LAMI proposal permohonan dana Hibah Bansos tidak jelas kelengkapannya.

“Ada dana hibah yang diberikan secara berturut-turut, kemudian ditemukannya dua kali anggaran dengan objek yang sama ormas/kelompok yang sama selain itu, penanggungjawab dan nilai anggaran sama,” beber dia.

Untuk itu, pihaknya meminta KPK segera melakukan pemanggilan terhadap sejumlah pejabat di lingkungan Pemkot dan anggota DPRD Pekanbaru yang diduga ikut menikmati dana Hibah Bansos.

“Hasil laporan kami ke KPK kemarin diharapkan menjadi pintu masuk lembaga anti rasuah untuk membongkar dugaan korupsi di pemerintah kota Pekanbaru,” pungkasnya. (Red)

Anda mungkin juga berminat

Tinggalkan tanggapan

Alamat email anda tidak akan disiarkan.